Lintas DaerahLintas ProvinsiNews

Pemdes Mekarsari Gelar MusDes Khusus

×

Pemdes Mekarsari Gelar MusDes Khusus

Sebarkan artikel ini

Penajounarlis.com-Rumpin, Bogor. Pada hari Sabtu, 25 July 2020. Pemerintahan desa Mekarsari Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Gelar Musyawarah Desa Khusus ( MusDesus), dengan Semua ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

MusDes Khusus di hadiri oleh :

  • Hendrik Kepala Desa Mekarsari
  • Tatang, S, Sekertaris Desa Mekarsari
  • Ujang Somawijaya, Ketua BPD
  • Saeful Wahid, Staf Pemerintahan Kec, Rumpin ( Mewakili Kecamatan )
  • Hijri, Pendamping Desa Lokal
  • Aiptu Ateng Nasuta, Bhabinkamtibmas
  • Peltu Taufik Hidayat, Bhabinsa
  • Staf Desa Mekarsari
  • LPM Mekarsari
  • TPK, Mekarsari
  • Kadus Sedesa Mekarsari

MusDes Khusus di mulai pada pukul 10:00 WIB, sampai dengan selesai.

“Musyawarah Desa Khusus di Desa Mekarsari, membahas dan mengevaluasi tentang Bantuan-Bantuan yang telah di salurkan ( Bantuan Dampak Covid-19 ), seperti data penerima dan yang belum menerima. Dan membahas laporan masing-masing ketua RT dan RW.

Hijri, Pendamping Lokal Desa di dalam sambutannya menyampaikan peraturan-peraturan Bupati dan kementrian Desa terkait Bantuan-bantuan Covid-19, terutama tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Hendrik, mengatakan, sengaja kita adakan kembali Musyawarah Desa Khusus, tujuan MesDes Khusus ini ialah yang pertama,

  • membahas bantuan Covid-19 yang di ambil dari Dana Desa.
  • Meng Evaluasi data Penerima Bantuan-bantuan Covid-19, Baik BLT-DD, BST Kemensos, Banprov, Bantuan dari Bupati, dan bantuan-bantuan lainnya.
  • Laporan masing-masing Ketua RT/RW.
  • Pembahasan tentang surat edaran dari Bupati terkait bantuan-bantuan Covid-19

“Lanjut Hendrik, tidak hanya poin-poin tersebut saja kita bahas, tapi kita juga membahas program-program atau langkah-langkah kedepan yang kongkrit dan evisien demi Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekarsari. Tapi yang utama dalam pembahasan MusDes Khusus untuk saat ini ialah Mengevaluasi data penerima bantuan-bantuan dampak dari Covid-19. Jangan sampai Ada pemotongan atau penerima ganda. Kalau sampai terjadi hal demikian jelas melanggar hukum. Untuk menghindari hal demikian maka kita sama-sama mengevaluasi data-data penyaluran bantuan dampak dari Covid-19. Pungkasnya

Di tempat yang sama Aiptu Ateng Nasuta ( Binmas ), Menyampaikan tentang Protokol Kesehatan di tengah-tengah Pandemi Covid-19. ” Saya tekankan kepada para ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, untuk mendisiplinkan masyarakat dalam hal protokol Kesehatan”. Tandasnya

Ujang Somawijaya Ketua BPD, Menambahkan, Kita Semua harus bekerja sama dengan baik dan berkomunikasi dengan pihak Desa terkait datadata-data bantuan, Dampak Covid-19. “Tutupnya

~Suasana Musyawarah Desa Khusus Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat.

Reporter/Wartawan : Boim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *