BeritaLintas DaerahLintas ProvinsiNews

Pemerintah Pekon Manggarai Rapat Penetapan RKP Tahun 2024

×

Pemerintah Pekon Manggarai Rapat Penetapan RKP Tahun 2024

Sebarkan artikel ini

Penajournalis.com Lampung – Pemerintahan Pekon (Desa) Manggarai Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat dalam rangka penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 bertempat di Balai Pekon setempat, pada senin (19/09/2023).

Dalam kesempatan itu pula, Peratin (Kepala Desa) Manggarai ,” Marno mengatakan, hari ini bersama seluruh unsur Pemerintah Pekon Manggarai melaksanakan penetapan RKP Tahun 2024 dan penyusunan APBD tahun 2024 untuk pembangunan selanjutnya.

” Hanya saja dalam penentuannya tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) artinya memilah kembali apa yang betul-betul menjadi skala Prioritas masyarakat,”ujarnya.

Disamping itu Marno mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama – sama bekerjasama dalam membangun Pekon Pura Mekar yang lebih baik.

“Karena tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat, Aparatur dan jajaran organisasi Desa tentunya tidak akan bisa semaksimal mungkin,untuk itu mari kita semua bekerja sama berusaha untuk memajukan desa Pura Mekar ini agar kedepannya lebih baik lagi ” ucapnya.

Disisi lain, Sekcam kecamatan Air Hitam ( Iwan Darmawan, S.Kom, M.M ) menyampaikan, kegiatan hari ini telah dilangsungkan penetapan RKP tentunya sudah menjadi keputusan bersama seluruh unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat.

” Dari hasil musyawarah keputusan bersama dan penetapan hari ini merupakan hasil yang benar – benar diprioritaskan ” ucapnya.

Kegiatan tersebut di hadiri Ketua tim,Sekcam ( Iwan Darmawan,S.Kom,M.M, anggota Dadang Kurniawan,S.E ,.MM, Eviyanto, SH, Muhaimin, S.E., Winardi dan Agus Partomo.Babinsa, seluruh komponen Pemerintahan Pekon dan Organisasi Pekon, mulai dari jajaran Aparatur, Lembaga Himpun Pekon (LHP), dan lainnya termasuk pendamping lokal Desa (PLD) serta unsur Masyarakat.

Sementara Ketua LHP berharap Tahun 2024 mendatang pekon betul-betul dapat memanfaatkan anggaran khususnya Dana Desa untuk meraih pencapaian sebagaimana tertuang dalam RPJM. Dengan telah di hapusnya atau diminimalisir nya persentase untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dan Ketahanan Pangan. Walaupun dalam RPJM mengarah ke dua item tersebut.

” Alhamdulillah, Pemerintah Pekon yang dalam menjalankan Program-Program dari awal perencanaan melibatkan seluruh komponen Masyarakat, sehingga apa yang nantinya menjadi kesepakatan terlahir dari musyawarah bersama,” tambah Ketua LHP.

( Bambang )

Editor : Asep NS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *