Biak (Papua), penajournalis.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak-Numfor Jhon Nehemia Mandibo merasa Harga dirinya telah diinjak-injak, bagaimana tidak, beberapa waktu yang lalu Jhon Mandibo yang adalah anggota DPRD Kabupaten Biak-Numfor sempat mendapat perlakuan yang tak pantas (pemukulan) di dalam ruang sidang gedung DPRD Kabupaten Biak-Numfor, hal ini menimbulkan rasa kekecewaan yang sangat mendalam di hati seorang Jhon Mandibo.
Akibat dari perbuatan tak pantas tersebut, Jhon Mandibo berkomitmen akan menempuh jalur hukum, agar Harkat dan Martabat seorang Jhon Mandibo boleh pulih di mata publik. seperti halnya yang dikatakan langsung oleh Jhon Mandibo kepada media ini, Via Phonsel, pada Minggu (19/07/20).
“Pasti masyarakat bertanya-tanya akar persoalan yang terjadi dibiak numfor. Maka itu perlu saya klarifikasi. Pada tanggal 4 Mei 2020 pemerintah kabupaten biak numfor melalui Sdr, Bupati menyerahkan dokumen Refocusing dan Realokasi Covid 19 kepada DPRD, tetapi saya tegaskan bahwa dalam dokumen tersebut tidak ada Dana Covid 39.M. jika hari ini baru disampaikan itu pun keliru”, tegas Jhon Mandibo.
Lanjut Jhon Mandibo. “Pada tanggal 15 Juni 2020, ketua DPRD kabupaten biak numfor mengeluarkan undangan Rapat Internal Dewan, dengan agenda klarifikasi Pernyataan saya di Live Corong Demokrasi, tentang Nilai 152.M, dengan alasan perintah bupati karena tidak merasa puas atas informasi yang saya sampaikan, saya pun melakukan klarifikasi dan saya pertegas bahwa 152.M sesuai dokumen awal yang diserahakn kepada DPRD, itu merupakan komitmen pemerintah dimasa pandemi covid 19 sesuai Format Menteri Keuangan dalam penyesuaian APBD 2020. tetapi saya tidak menyampaikan bahwa 152.M dipakai oleh Tim Covid atau penyerapan-nya untuk Covid 19”, ungkap Jhon Mandibo.
Lebih lanjut Jhon Nehemia Mandibo juga menjelaskan terkait sebab musabab yang mengakibatkan sampai dirinya mendapat perlakuan tak adil (Pemukulan) di dalam ruang sidang DPRD.
“pada tanggal 24 Juni 2020, Undangan Badan Kehormatan DPRD yang di kordinir oleh Wakil ketua 1 atas perintah bupati melalui telepon, meminta Saya klarifikasi hal yang sama, dan pada tanggal 7 Juli 2020, diruang kerja ketua DPRD kita diundang Sdr, Bupati dan Saya berserta pimpinan dan juga anggota DPRD lainnya, sangat jelas undangan rapat kita hal yang sama, saya diminta klarifikasi Dana Covid 19. nilai 152 yang saya sampaikan adalah merupakan komitmen pemerintah Untuk penanganan covid sesuai Format penyesuaian APBD 2020 yang diserahkan kepada DPRD”, ucap Jhon Mandibo.
Lanjut Jhon Mandibo. “saya disuruh minta maaf tanpa ada penjelasan balik tentang klarifikasi saya, Akhirnya saya menolak. Lalu Sdr Bupati mulai marah dan melakukan Hasutan pengancaman kepada saya yang mengakibatkan pemukulan, dan saya juga kaget kalau sdr Bupati sampaikan Nilai 39 Miliar, itu Dana covid 19. sedangkan Data tanggal 17 Juli 2020 yang diserahkan Tim anggaran pemerintah daerah kepada badan anggaran (Banggar) DPRD Biak-Numfor itu bukan 39 tetapi 75 Miliar yang terdiri dari.
DAU : 39. M. DAK : 17,278. M. BHP:12,524.M. Provinsi : 7. M. Total : 75,802 Miliar”, jelas Jhon Mandibo.
Dalam dan melalui pemberitaan ini, Jhon Mandibo berharap tim anggaran pemerintah daerah harus tegas. “perlu ketegasan Tim anggaran Pemerintah Daerah agar kita semua tahu pasti Berapa jumlah besaran Dana Covid untuk biak numfor, dan penyerapan hingga saat ini suda terpakai berapa”, Harap Jhon Nehemia Mandibo. (Fian).















