BeritaGMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama)Hallo PolisiLintas DaerahLintas ProvinsiNews

Polda Jabar Ungkap Kasus Korupsi Pembangunan RSUD Al-Ihsan, Negara Rugi Rp. 12,8 Miliar

×

Polda Jabar Ungkap Kasus Korupsi Pembangunan RSUD Al-Ihsan, Negara Rugi Rp. 12,8 Miliar

Sebarkan artikel ini

Penajournalis.com Bandung, Jawa Barat – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam pembangunan fisik konstruksi gedung lanjutan D, F, dan G RSUD Al-Ihsan di Baleendah, Kabupaten Bandung. Dua tersangka, R.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan M.A. selaku Direktur Utama PT. Gemilang Utama Alen, telah ditangkap pada Kamis (19/12/2024).

Modus Operandi dan Kerugian Negara

Modus operandi yang dilakukan kedua tersangka berbeda. R.T. selaku PPK diduga menerima aliran dana dari M.A. selaku penyedia barang dan jasa. Tersangka R.T. diduga menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai dengan Pasal 26 Perpres 16 tahun 2018 dan menerima suap/gratifikasi senilai Rp. 632 juta.

Tersangka M.A. diduga tidak mengembalikan kelebihan pembayaran senilai Rp. 11.684.287.880,56 yang tertera dalam LHP BKP RI NO : 47/ LHP/ XVIII.BDG/ 12/ 2020, TGL 23 DES 2020.

Akibat perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 12.823.098.148,73. Rincian kerugian meliputi:

– Kerugian negara atas pembayaran progress pekerjaan kepada PT. Gemilang Utama Alen senilai Rp 12.117.444.970,85, disebabkan oleh jumlah pembayaran yang lebih besar dari volume fisik terpasang.
– Kerugian negara atas kelebihan pembayaran kepada PT. Daya Cipta Dianrancana selaku konsultan manajemen konstruksi senilai Rp 705.653.177,88.

Kronologi Peristiwa

Peristiwa korupsi ini bermula saat PT. Gemilang Utama Alen dinyatakan lolos seleksi pemilihan penyedia barang/jasa dan ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa untuk pembangunan gedung lanjutan D, F, dan G RSUD Al-Ihsan pada tahun anggaran 2019.

Tersangka R.T. diduga meminta uang senilai Rp. 100 juta kepada M.A. untuk keperluan anak sekolah. Selain itu, R.T. juga tidak menjalankan tahapan pemutusan kontrak dan daftar hitam terhadap penyedia barang/jasa, sehingga jamlak tidak dapat dicairkan.

Penetapan Tersangka dan Ancaman Hukuman

Berdasarkan laporan polisi nomor : LP.A/687/X/2022/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA JABAR, tanggal 25 Oktober 2022, Polda Jabar menetapkan R.T. dan M.A. sebagai tersangka.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp Jo Pasal 56 Kuhp.

Mereka terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Kasus korupsi pembangunan RSUD Al-Ihsan ini menjadi bukti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Polda Jabar telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan penegakan hukum yang adil.

Diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara dan bertanggung jawab atas setiap rupiah yang digunakan.

Levi

Editor: Asep NS 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *