Jakarta, Penajournalis.com – Pernyataan Brutal peneliti BRIN, AP Hasanudin pada Muhammadiyah dan mengancam warga Muhammadiyah secara brutal akibat perbedaan pandangan metode dalam penetapan 1 Syawal 1444 H mendapat tanggapan dari Politisi Partai Ummat Jakarta timur Deddy Fasmadhy.
Seperti diketahui, pernyataan Andi yang beredar di media sosial telah membuat kegaduhan. Ia mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah.
“Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian,“ tulis Andi yang pernyataannya sudah tersebar luas di berbagai media massa.
Politisi Partai Ummat Jakarta timur tersebut meminta negara hadir atas ancaman yang dilakukan oleh seorang intelektual dari lembaga riset negara BRIN ini.
“Kami berharap warga Muhammadiyah tetap tenang dan bersabar, saudara AP Hasanudin sudah meminta maaf dan sebagai warga negara kita harus hormati permintaan maaf saudara AP Hasanudin sebagai tanda betapa lemahnya diri kita selaku manusia, ucapnya.
Namun ancaman brutal ini tidak cukup dengan minta maaf diatas materai lalu selesai masalahnya, perlu dilakukan sanksi administrasi oleh negara melalui Kemendikbud, ungkapnya.
Misal mencabut gelar akademik saudara AP Hasanudin apabila beliau bergelar Profesor ataupun Doktor, Magister bahkan Sarjana, selanjutnya dewan etik BRIN segera mengenakan sanksi administrasi pencabutan gelar peneliti BRIN saudara AP Hasanudin selain pencabutan gelar akademik saudara AP Hasanudin oleh Kemendikbud pada kampus dimana dulu saudara AP Hasanudin kuliah dan mendapat gelar, ujar Defas panggilan Deddi Fasmadhy.
Hal ini tambahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektualitas saudara AP Hasanudin dalam membuat pernyataan yang kontroversial secara brutal jauh dari nalar kaum akademik, ungkapnya.
“Kejadian ini harus jadi perhatian kita bersama dalam bernegara, hal ini menjadi indikator bahwa kekuasaan mendominasi pada ruang-ruang publik dengan retorika anti kritik pada pandangan publik yang seharusnya menjadi parsial yang menguatkan ketahanan kebangsaan”, jelas Defas.
Reformasi yang kita agendakan bersama pada tahun 1998 telah gagal dalam mengkonsolidasikan politik dan hukum sehingga demokrasi menjadi cacat oleh orang orang tekstualis-radikalis yang dibungkus kemasan intelektualitas.
“Sanksi administrasi dengan pencabutan gelar akademik ataupun gelar peneliti pada oknum akademik lebih elegan ketimbang sanksi pidana, karena manusia sumbernya khilaf ketika mereka emosi nalar budi pekerti mereka tidak lagi hidup untuk menjadi filter dari brutalitas syahwat hewani”, pungkasnya.
Liputan : Muhiran
