Hallo PolisiLalu LintasLintas DaerahNewsPeristiwaRagam

POSE RI menyampaikan dugaan dugaan penyimpangan Dana APBN dan APBD di beberapa kabupaten Sumsel

×

POSE RI menyampaikan dugaan dugaan penyimpangan Dana APBN dan APBD di beberapa kabupaten Sumsel

Sebarkan artikel ini

Penajournalis.com – Jakarta, – Hadirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) POSE RI  Sumsel Ke jaksaan Agung dan ke Gedung Merah putih Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) bukan nya baru kali ini. bahkan sring sekali untuk menyampaikan dugaan dugaan penyimpangan Dana APBN dan APBD di beberapa kabupaten Sumsel Bebernya Des Lefri Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) POSE RI sumatera Selatan Senin (01/02/2021) saat di wawancarai melalui whatsapp pribadinya.

Lembaga POSE RI dari terdahulu memang aktif dalam setahun 7 atau 8 kali dengan landasan memiliki dokumen. datang ke komisi pemberantasan korupsi dan kejakasaan agung . Baik menyampaikan untuk rasa. datang menyampaikan kehumas.berarti masyarakat tetap menyayangi KPK dengan landasan mempunyai bukan hanya kertas selembar diduga- diduga Ucapnya des.

Dugaan penyampaian tindak pidana korupsi yang ada di kabupaten Sumsel. Maupun kota palembang seperti dana proyek APBD dan dana proyek APBN kementerian dana kesehatan , dan pendidikan. Seperti yang kita layang kan kemarin terkait Dugaan proyek tower Wi-fi mungkin kedapannya akan kita bawa juga ke KPK dan Kejagung juga ke mabes Polri. Ucapnya des.

“sering proses mekanisme pembangunan diduga banyak menyimpang dari spek RAB dokumen kita sampaikan tidak kita sebutkan satu persatu kita lihat hasilnya . Masalah proses hukum kita serahkan ke KPK dan kejaksaan agung dan Mabes Polri kita hanya sebagai lembaga control sosial Pungkasnya.

Menyinggung tentang proses hukum di sumsel ketua lembaga swadaya masyarakat ( LSM )
POSE RI menilai terkesan lamban, atau kurangnya personil personil penegak hukum ataupun bagaimana kita tidak tau itu interen penegak hukum . Tapi POSE RI tidak berandai andai, cuma keyakinan POSE RI tetap ke KPK dan Kejagung Tuturnya.

Jadi harapan kami agar karena anggaran itu adalah milik rakyat pajak bumi bangunan pendidikan dana kesehatan dana bansos itu uang rakyat berharap penegak hukum jangan hanya berstetmen saja untuk menyampaikan perang terhadap korupsi.

Kami lihat di sini begitu banyaknya kesalahan -Kesalahan penyimpangan anggaran Negara namun yang terjadi sangat sedikit sekali melakukan langkah cara penanganan tindak pidana korupsi.

Maka dari itu harapan Masyarakat sumsel dapat terjadinya power dalam penanganan penyimpangan penyimpangan anggaran Ungkapannya.

Namun demikian POSE RI tetap aktif juga menyampaikan tindak pidana korupsi melalui unjukrasa.laporan yang aktif. Menyampaikan baik itu bentuk dokumen mengapa saya pakai dokumen karena saya memakai spek dan back U tiap melampirkan laporan ke KPK dan Kejagung juga mabes polri Tutupnya.

(FH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *