Penajournalis.com-KABUPATEN TANGERANG. Kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur di berbagai wilayah.
Pemerintah pun menekankan pentingnya mencegah kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan infrastruktur itu.
Namun hal ini terjadi pada kegiatan Infrastruktur yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Tangerang melalui Dinas Tata Ruang Dan Bangunan (DTRB).

Proyek berjudul ‘Lanjutan Pembangunan GSG Kecamatan Legok’ yang di kerjakan oleh CV. Putra Mandiri Sejati dengan Anggaran Rp. 1.914.396.000. Diduga mengabaikan kesehatan dan keselamatan, kerja (K3).
Menanggapi hal tersebut usai meninjau langsung pembangunan Lanjutan Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Legok Ketua Komunikasi Wartawan Tangerang Raya (KWTR) Aji mengingatkan, sesuai UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan setiap pekerja berhak mendapat perlindungan, salah satunya program keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Lebih lanjut Ajie menjelaskan di pasal 96 UU Jasa Konstruksi menyatakan, “Setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dikenai sanksi administratif.”
Untuk itu, ujar dia, regulasi tersebut harus bisa diterapkan dalam rangka memberikan efek jera kepada pihak yang mengabaikan K3 dalam pembangunan infrastruktur.
“Kontraktor yang lalai dalam K3 dalam mengabaikan SOP (prosedur operasi standar), bahkan apabila hingga mengakibatkan kecelakaan kerja dan menimbulkan korban, harus dikenakan denda administratif sesuai UU Jasa Kontruksi. K3 ini bukan permasalahan kecil yang tidak harus disepelekan dan harus menjadi perhatian bersama,” kata Ajie.
Pria yang biasa disapa Ajie Ledug menginginkan agar pembangunan infrastruktur tidak dijadikan target yang mengakibatkan kontraktor menjadi terburu-buru sehingga mengabaikan K3 dan SOP.
“Seharusnya penyedia jasa konstruksi agar menjaga kualitas dan keselamatan kerja jangan sampai ada dugaan terkesan terburu-buru,” tegasnya.
Lebih dalam ia menjelaskan, di dalam Undang-undang No.1/1970 dan No.23/1992 mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
“Resiko kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, kesadaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat diperlukan,” tukasnya aku.
Terlihat dilapangan pekerja tidak memakai helm dan sepatu, hanya terlihat memakai sendal jepit.
Sementara menurut salah satu pekerja Udin untuk Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Masker, Rompi mengklaim sudah tersedia.
“Perusahaan ma, menyiapkan si buat pekerja 17 rompi 17 helm, cuman sepatu doang baru 2, kalau pake sepatu gimana kaya ribet gitu pak,” ujar Udin, Sabtu (19/9/2020) siang.

Terpisah dihubungi melalui pesan whatsapp dimintai pendapatnya soal persediaan K3 dilokasi pembangunan. Haji Dawil selaku penanggung jawab dari CV. Putra Mandiri Sejati hingga berita ini dimuat masih enggan berkomentar.
Reporter/wartawan : Muhtadin / Boim















