Penajournalis.com BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung tengah berupaya merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Reklame yang ideal. Anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung, Asep Robin, menekankan pentingnya keseimbangan antara penataan reklame yang baik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Raperda ini harus mengakomodasi dua kepentingan yang saling berkaitan, yaitu penataan reklame dan peningkatan PAD,” jelas Asep Robin kepada wartawan, Sabtu (21/2/2025). Ia mengakui adanya tarik ulur antara kedua kepentingan tersebut. Prioritas pada PAD berpotensi menghambat penataan yang optimal, dan sebaliknya. Oleh karena itu, kesamaan persepsi di antara anggota dewan menjadi kunci keberhasilan.
Proses penyusunan Raperda ini telah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari Focus Group Discussion (FGD), konsultasi, studi banding, hingga penyusunan aturan. Hasil investigasi Pansus menunjukkan jumlah reklame ilegal di Kota Bandung mencapai lebih dari 1000 titik, menunjukkan urgensi penataan yang komprehensif.
Asep Robin juga membahas sistem “by tayang” yang menawarkan peningkatan PAD, tetapi berpotensi mengganggu estetika kota. Sistem ini dinilai menguntungkan pengusaha karena prosesnya yang cepat, namun kurang memperhatikan aspek penataan.
Studi banding ke Jakarta dan Semarang memberikan referensi positif. Kedua kota tersebut dinilai berhasil dalam penataan reklame, khususnya dalam meminimalisir reklame di ruang milik jalan. “Jakarta sudah nol reklame di ruang milik jalan, begitu juga Semarang,” ungkap Asep Robin.
Raperda yang diharapkan mampu menciptakan tata kota yang lebih baik sekaligus meningkatkan PAD. “Kami ingin reklame tertata rapi dan pendapatan daerah bertambah,” pungkas Asep Robin, menunjukkan komitmen DPRD Kota Bandung untuk menghasilkan Raperda yang berdampak positif bagi Kota Bandung.
Levi
Editor: Asep NS
