HukumIWO (Ikatan Wartawan Online)Karya JurnalistikNewsRagamRedaksi

Rohmat Selamat, SH,MKn. :” Dalam Garis Profesi Jurnalistik, Wartawan Tidak Dapat Dituntut Pidana Maupun Perdata”

×

Rohmat Selamat, SH,MKn. :” Dalam Garis Profesi Jurnalistik, Wartawan Tidak Dapat Dituntut Pidana Maupun Perdata”

Sebarkan artikel ini
Rohmat Selamat,SH,MKn. Advokat ( Praktisi Hukum ) dan Ketua DPC PWRI Kabupaten Bogor

Penajournalis.com Kabupaten Bogor – Catatan Rohmat Selamat, SH, M.Kn
Maupun kriminalisasi kekerasan terhadap wartawan, belakangan marak terjadi di Indonesia. Padahal, di masa sekarang, Indonesia telah masuk ke dalam masa kebebasan pers, ditenggarai dengan berakhirnya masa represi pemerintahan orde baru.

Dalam masa reformasi seperti sekarang ini, kebebasan pers untuk menyampaikan informasi ke ruang publik terbuka seluas-luasnya, dibandingkan dengan masa orde baru. Namun demikian, lahirnya kebebasan pers ini, diikuti pula dengan kekerasan terhadap wartawan, maupun pada bidang hukum, terkait berita atau informasi yang ditulisnya.

Sebagai pekerja media dan praktisi hukum, saya sering mendapat dari teman-teman wartawan, apakah wartawan menyampaikan pemberitaan keliru atau tidak memuaskan pihak lain yang mengandung unsur fitnah atau menimbulkan opini negatif bisa dipidanakan ? Pertanyaan tersebut, harus kita cermati.

Jika memuat pemberitaan keliru, sehingga menimbulkanopini negatif, tidak serta merta wartawan bisa dipidanakan. Ada ruang atau mekanisme yang bisa dicapai.

Pada dasarnya, wartawan yang memuat tulisan atau pemberitaan yang keliru, harus segera diminta, memperbaiki, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat tersebut dengan permintaan maaf kepada pembaca.
Hal tersebut merujuk pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor 6 /Peraturan –DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers yang menyatakan:
“ Wartawan Indonesia segera, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa,”

Dalam dunia pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dikenal dua istilah, yaitu hak jawab dan hak koreksi

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan berupa bahaya yang merugikan nama baik.

Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers baik tentang dirinya maupun orang lain.

Terkait dengan persoalan tersebut, hak jawab dan hak koreksi merupakan langkah yang dapat diambil oleh pembaca pers nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, terutama yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.
Langkah berikut yang dapat ditempuh, pihak yang dirugikan bisa membuat pengaduan ke Dewan Pers.

Reporter & Editor : Basirun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *