
Penajournalis.com Tulungagung// POLRES Tulungagung upaya memperingatan HUT 77 Bayangkara dengan bertujuan untuk memperingati sebagai pengabdian yang berdasarkan peraturan POLRI
Maka bertujuan dari Polres Tulungagung untuk mengelar acara berdasarkan instruksi polri bersama masyarakat semakin erat sesuai visi dan misi untuk mengayomi melindungi dan melayani
Kpolres Tulungagung, AKBP Eko hartanto SIK.SH. MH memberikan sambutan kepada tamu undangan dan dibarengi festival cethe , budaya , dan komunitas vespa . Pada hari Sabtu (24/6/2023)bertempat di lapangan Gor ,sebelah barat jembatan lembu peteng.
Puncak acara tersebut dibarengi dengan tarian ponoragan , lomba membatik rokok khas kota cethe kabupaten Tulungagung juga dimeriahkan dari komunitas vespa.
Sejauh itu istilah Bhayangkara sendiri telah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada zaman Kerajaan Majapahit, patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.
Selanjutnya pada masa kolonial Belanda, pembentukan para pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Polri saat ini.

Masuk pada masa pendudukan Jepang, dibagi wilayah kepolisian di Indonesia. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi masih tetap bertugas.
Lalu pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara
Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 11/S.D., Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini berjalan lancar.,” Tutup pewarta .
(Mis)















