Penajournalis.com Jakarta, 21 November 2024 – Dewan Nasional SETARA Institute, melalui Ketua Hendardi, menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan DPR RI dalam memilih 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan mantan anggota BPK. Menurut Hendardi, keputusan ini secara politik telah mengikis sifat independensi KPK, yang seharusnya menjadi lembaga negara yang independen dan masuk kategori constitutional important body.
Hendardi menjelaskan bahwa DPR RI secara sengaja memilih calon-calon yang memiliki afiliasi organisasi, yang memungkinkan pengendalian sikap, tindakan, dan kehendak tertentu dalam pemberantasan korupsi. Meskipun secara normatif mereka yang dipilih memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan di KPK, dan DPR RI berwenang menentukan pilihannya, seharusnya DPR RI memahami bahwa KPK dibentuk sebagai auxiliary state institution dan antitesis atas kinerja ordinary state institution, yakni Kepolisian dan Kejaksaan yang sebelumnya dianggap tidak akuntabel dalam pemberantasan korupsi.
Pilihan DPR RI atas 5 pimpinan KPK yang memiliki patronase organisasi dan patronase personal hierarkial pada lembaga-lembaga pemerintahan, menurut Hendardi, menegaskan skenario mantan Presiden Jokowi yang membentuk Panitia Seleksi dan memilih 10 pilihan calon dan mengirimkannya ke DPR RI untuk menyempurnakan pelemahan KPK sebagaimana UU 19/ 2019, setelah revisi UU KPK di tahun 2019.
Hendardi juga menyoroti ketidakhadiran representasi calon perwakilan masyarakat sipil sebagai penanda dan variabel penjaga independensi KPK. Hal ini menunjukkan bahwa DPR RI sama sekali tidak mempertimbangkan ikhtiar minimal untuk menjaga independensi KPK. Narasi kinerja Kejaksaan Agung dan Polri yang dianggap moncer dalam pemberantasan korupsi telah menjadi instrumen agenda setting pelemahan KPK dengan memilih pimpinan KPK yang merupakan duta dari masing-masing organ negara.
“Formula kepemimpinan KPK semacam ini akan sulit mendapat kepercayaan publik, kecuali peragaan permukaan dan basa-basi pemberantasan korupsi untuk menghibur rakyat agar tetap mau membayar pajak,” tegas Hendardi. Dalam situasi seperti ini, sangat dimaklumi dan dihargai jika banyak muncul mosi tidak percaya dari publik terhadap KPK 2024-2029 dan juga DPR RI periode sekarang, khususnya Komisi 3 DPR RI.
Kritik SETARA Institute terhadap pemilihan pimpinan KPK ini menjadi sorotan tajam terhadap proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Kehilangan kepercayaan publik terhadap KPK dan DPR RI dapat berdampak serius pada upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Mujihartono/Red
Editor: Asep NS
