Lintas DaerahLintas ProvinsiNews

STS Sayangkan Sikap Walkot Bogor Sebagai Penjamin Penangguhan Penahanan Tersangka Korupsi BOS

×

STS Sayangkan Sikap Walkot Bogor Sebagai Penjamin Penangguhan Penahanan Tersangka Korupsi BOS

Sebarkan artikel ini

Penajounarlis.com-Kemang. Yayasan Satu Keadilan (YSK) menyayangkan keputusan Walikota Bogor, Bima Arya yang memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap 5 (lima) tersangka kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang saat ini dalam penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Dalam keterangan pers yang dikirim ke sejumlah media massa, pihak YSK mengungkapkan bahwa, keputusan Walikota Bogor telah membuat surat permohonan penangguhan penahanan yang dituangkan dalam surat resmi Walikota Bogor bernomor 180/2633-Hukham tertanggal 27 Juli 2020. “Keputusan Walikota Bogor selaku penjamin tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat namun keputusan tersebut menujukkan rendahnya komitmen dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi,” cetus Ketua Yayasan satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso, SH, dalam siaran pers YSK, Senin (3/8/2020).

STS sapaannya menegaskan, dirinya mengecam tindakan Walikota Bogor, Bima Arya sebagai penjamin penangguhan penahanan 5 (lima) dari 6 (enam) orang tersangka kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Bogor. “Apa yang dilakukan Walikota itu tidak patut dicontoh. Sebagai pejabat publik, seharusnya bisa menunjukkan komitmen dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Bukannya malah bertindak sebagai penjamin penangguhan penahanan terhadap tersangka korupsi,” ujarnya.

Sebagaimana ramai diberitakan media, saat ini Kejaksaan Negeri Kota Bogor menahan 6 (enam) orang tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana 5 (lima) orang diantaranya berstatus Aparat Sipil Negara (ASN). Kelima tersangka merupakan ASN yang menjabat sebagai ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di tingkat kecamatan, sedangkan satu tersangka lainnya adalah penyedia jasa percetakan naskah soal ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), try out, ujian kenaikan kelas, dan ujian sekolah. “Tindakan Walikota Bogor sebagai penjamin penangguhan penahanan para tersangka tersebut, sudah menjadi tolok ukur kemunduran aparat pemerintahan dalam memerangi korupsi,” imbuh STS.

Dalam konteks hak asasi manusia, sambung STS, YSK dan dirinya berpandangan bahwa para tersangka memiliki hak untuk mengajukan penangguhan penahanan sebagaimana dijamin oleh Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan. “Namun, kami menilai surat permohonan pengajuan penangguhan penahanan yang ditandatangani oleh Walikota Bogor selaku penjamin, tidak menujukkan ciri kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat mewujudkan good and clean governance dengan diimbangi komitmen pemerintah untuk menegakan hukum, khususnya perang melawan tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Yayasan Satu Keadilan, sambung STS, mendukung Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk menolak permohonan penangguhan penahan tersangka yang diajukan oleh Walikota Bogor, Bima Arya, karena hal tersebut telah melukai rasa keadilan masyarakat. “Dengan bertindak seperti ini, pejabat sebagai penjamin malah akan menjadi sorotan publik. Bahkan tidak dipungkiri publik akan membuat pandangan berbeda atau bahkan negatif kepada pejabat”. Ujarnya.

STS juga mengingatkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk patuh pada surat Jaksa Agung RI tentang optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan ditengah upaya mencegah Penyebaran covid-19 point (6) mempertimbangkan untuk memberikan pengalihan/penangguhan penahanan dengan mempedomani ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 KUHAP dan setelah melalui konsultasi dengan pimpinan satuan kerja. “YSK juga mendorong Walikota Bogor untuk membenahi sistem pengawasan penyaluran dan pemanfaatan Dana BOS di Kota Bogor dengan memperkuat sistem pengawasan terpadu dan partisipatif serta meninjau kembali keberadaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) sebagai wadah yang seharusnya menjadi kunci dan konektor dalam menangani masalah pendidikan, bukan menambah ruwet dunia pendidikan dengan peluang praktik korupsi.” Pungkasnya.

( Boim / Fahry )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *