Penajournalis.com Kuningan, 2 November 2024 – Proses pematokan ulang batas tanah bengkok Desa Bunder di lokasi lahan garapan pengembangan milik PT. Bhakti Arta Mulia yang melibatkan berbagai pihak terkait di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menunjukkan semangat juang yang patut dibanggakan. Salah satu tokoh masyarakat Desa Bunder, “Wa Ono”, menjadi sorotan karena perannya yang aktif dalam memastikan hak tanah desa terjaga.
“Wa Ono”, dengan penuh dedikasi, memandu masyarakat dalam pelaksanaan pengukuran dan pematokan ulang batas tanah bengkok Desa Bunder. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh surat permohonan petunjuk tanda batas dan pematokan lahan dari PT. Bhakti Arta Mulia tertanggal 29 Oktober 2024, yang merupakan tindak lanjut dari hasil mediasi terkait tanah bengkok Desa Bunder pada 7 Oktober 2024 di Kantor Kecamatan Cidahu.
“Pihak PT. Bhakti Arta Mulia, pengembang perumahan Bhakti Land Cidahu, meminta dilakukan pematokan ulang batas lahan bengkok Desa Bunder dengan lahan milik mereka,” jelas “Wa Ono” kepada awak media.
Pematokan ulang ini hanya fokus pada batas tanah bengkok Desa Bunder, sementara pengukuran secara global objek tanah akan dilakukan pada kesempatan mendatang. “Pengukuran objek tanah secara global akan dilakukan kembali, namun waktu dan kesempatannya akan ditentukan oleh pihak-pihak terkait,” ungkap “Wa Ono”.
“Wa Ono” dan tokoh masyarakat lainnya melakukan pematokan berdasarkan data dan gambar yang mereka miliki. “Kami tahu lokasi dan batas tanah bengkok desa kami berdasarkan data dan gambar yang kami miliki,” tegasnya.
“Wa Ono” juga menyoroti bahwa tanah bengkok Desa Bunder bersebelahan dengan tanah bengkok Desa Datar, dan diduga ada bagian tanah Desa Datar yang masuk ke dalam lahan garapan PT. Bhakti Arta Mulia. Ironisnya, pihak Pemdes Desa Datar dan masyarakat setempat tidak hadir dalam pematokan ulang ini.
Di lokasi yang sama, Dana Ismaya, perwakilan dari salah seorang pemilik tanah di lahan garapan PT. Bhakti Arta Mulia, menyinggung bahwa di antara tanah tersebut terdapat tanah milik H. Usman/Uus, bos galian pasir, yang tidak pernah merasa menjual tanahnya kepada pihak mana pun.
Pihak BPN Kabupaten Kuningan, melalui Piping Firman, yang turut hadir di lokasi, menjelaskan bahwa kehadiran mereka untuk mengecek lokasi, memastikan patok tanda batas yang disetujui kedua belah pihak telah terpasang, melakukan pengukuran untuk pendaftaran pembuatan sertifikat tanah, dan melengkapi berkas yang kurang.
Terkait lahan garapan yang sedang dalam proses pemasaran/penjualan berdasarkan site plan, Piping Firman menyatakan bahwa ia kurang memahami apakah lahan tersebut secara normatif sudah seharusnya tercatat dalam satu sertifikat induk milik perusahaan pengembang perumahan. “Saya hanya fokus pada segi teknis, melakukan pengecekan lahan, namun karena patok batasnya belum terpasang, makanya kami belum bisa melakukan pengukuran lahan,” jelasnya.
Dalam sengketa tanah ini, masyarakat Desa Bunder memprioritaskan pengembalian tanah bengkok desa jika memang telah termasuk dalam lahan milik PT. Bhakti Arta Mulia. Mereka juga menuntut penyelesaian dugaan perkara pidananya sesuai hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang telah menjual tanah bengkok desa/tanah milik negara.
“Wa Ono” dan masyarakat Desa Bunder menunjukkan semangat juang yang patut diacungi jempol dalam mempertahankan hak tanah desa. Mereka dengan tegas dan gigih memperjuangkan hak mereka, dan berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.
Red
Sumber: Agung SBI
Editor: Asep NS















