Penajournalis.com BANDUNG – Serangkaian insiden kecelakaan berulang dan dugaan pelanggaran lingkungan di sebuah water park kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, menjadi sorotan tajam. Kelalaian pengelola dalam menjamin keselamatan publik—khususnya anak-anak yang menjadi mayoritas pengunjung—dan potensi pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup tak bisa lagi diabaikan.
Insiden Kecelakaan Berulang, Kelalaian Terbuka
Kecelakaan bukan kejadian tunggal. Seorang orang tua mengaku anaknya mengalami luka serius akibat menginjak pecahan keramik tajam di kolam renang saat libur Natal lalu, bahkan sampai pendarahan hebat namun tak mendapatkan penanganan dari pengelola. Kondisi serupa kembali terjadi pada Selasa (30/12/2025), ketika dua siswa SMP asal Rancajigang mengalami luka dan juga tidak mendapatkan respons memadai.
Lemahnya pengawasan petugas, kondisi fasilitas yang rusak, dan tidak adanya prosedur tanggap darurat serta fasilitas P3K yang memadai menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan rasa aman dan keselamatan dalam penggunaan jasa.
“Satu kejadian mungkin bisa dimaklumi, tapi ini sering. Anak-anak banyak, pengawas tidak sebanding,” ujar salah satu orang tua pengunjung.
Potensi Pelanggaran Lingkungan Mengkhawatirkan
Selain keselamatan, operasional wahana ini juga mengarah pada pelanggaran hukum lingkungan. Penggunaan air tanah dalam skala besar tanpa informasi legalitas dan izin jelas berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Lebih parah lagi, dugaan pembuangan limbah air kolam yang mengandung klorin dan bahan kimia tanpa pengolahan ke saluran umum diduga menjadi penyebab ikan mati di kolam milik warga sekitar.
Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Pernyataan Pengelola Bertolak Belakang dengan Fakta
Pengelola Vena membantah adanya kelalaian dan mengaku tidak menerima laporan resmi terkait insiden tersebut. Namun, kesaksian sejumlah orang tua pengunjung yang mengaku telah menyampaikan keluhan secara langsung namun tak mendapatkan tanggapan layak menunjukkan pertentangan yang jelas. Hingga kini, pengelola juga belum memberikan keterangan rinci terkait perizinan, penggunaan air, dokumen lingkungan, maupun sistem pembuangan limbah.
Desakan Audit dan Penegakan Hukum yang Tegas
Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, DPMPTSP, dan instansi pengawas usaha wajib segera melakukan audit menyeluruh dan independen. Tanpa langkah tegas, insiden kecelakaan akan terus berulang dan potensi pencemaran lingkungan akan semakin merugikan masyarakat.
Media berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial demi melindungi keselamatan publik dan kelestarian lingkungan hidup.
(Red/Tim)
Sumber: Nasikin
Editor: Asep NS















