Tulungagung, Penajournalis.com – Keterbukaan Informasi Publik di desa penting dilakukan untuk memastikan transparansi pelaksanaan dana desa baik melalui media juga baliho agar terlaksana dengan baik. Pelaksanaan program untuk dana desa wajib diketahui seluruh masyarakat desa, mulai dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan program.
“Kami bersyukur dengan adanya kerjasama ini, harapannya bisa membantu mendorong amanah Undang-Undang Desa (yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU No. 14 tahun 2008) bisa dilakukan di seluruh desa, hal itu sebaliknya, (18/07/2022).
Namun sebaliknya, awak media merasa dibohongin oleh kepala desa Gesikan yang sudah berjanji dan merupakan kerjasama yang telah dijanjikan oleh Kades kepada awak media. Hal tersebut sampai saat ini ternyata hanya janji belum ada realisasi.
Ditemui awak media Kades Gesikan berinisial N mengatakan bahwa, ia masih menunggu, hal tersebut lantaran Dana Desa belum cair akibat salah mendapatkan informasi, ungkapnya.
“Yo mas belom cair DD, teryata belom cair”.
Lanjutnya, sang kepala desa mengatakan maaf belom cair, jadi jangan dulu mengedukasikan, sabar dulu, ungkapnya.
Awak media mencoba konfirmasi melalui Kabid DPMPD berinisial A yang mengatakan bahwa, “ya ada untuk anggaran itu dan bisa dipublikasikan, semua dikembalikan dari kebijakan,” jelasnya.
Menurut Undang-Undang Desa memberikan otoritas dan kewenangan yang cukup besar untuk desa, termasuk kewenangan dalam mengelola dana desa. Meski demikian, Undang-Undang Desa juga mengamanahkan untuk keterbukaan informasi publik,” jelasnya.
Beberapa pasal yang dimaksud misalnya Pasal 24 yang menyebutkan, “Asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan’. Selanjutnya Pasal 26 ayat (4) huruf (f) yang menyebutkan ‘Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata kelola pengangaran untuk Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme’.
Kemudian Pasal 27 huruf (d) yang menyebutkan ‘Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran’, dan beberapa pasal lain yang berkaitan.
“Dana desa menjadi tumpuan pembangunan kita. Semuanya harus transparan dan akuntabel,” ujarnya.
“Dia berharap pelaksanaan dana desa yang akuntabel dan transparan dapat membantu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.d Karena tujuan dari dana desa, kita ingin ada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan menurunkan angka kemiskinan,” pungkasnya.
Liputan : MS
Editor : Muhiran
