Penajournalis.com Kuningan, – Polemik seputar dugaan penyimpangan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kuningan terus bergulir. Berbagai kontroversi, mulai dari proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kurangnya transparansi anggaran, diskriminasi terhadap wartawan, hingga dugaan penggunaan event organizer (EO) abal-abal, telah menjadi sorotan publik.
Forum Wartawan Desa (Forwades) kini berkolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Pusat untuk menindaklanjuti dugaan masalah tersebut. Langkah ini diambil setelah Forwades melakukan investigasi dan menemukan sejumlah indikasi penyimpangan.
Ketua II DPP LPK RI, Agung Sulistyo, dan Bidang Hukum LPK RI, Ujang Kosasih, SH, menyatakan keprihatinan mereka atas dugaan kurang transparannya pengelolaan anggaran KPUD Kuningan. “Anggaran KPUD berasal dari uang negara dan harus dikelola secara transparan serta dipertanggungjawabkan kepada publik dan diaudit oleh BPK RI,” tegas Agung Sulistyo pada Selasa, 5 November 2024.
Agung menambahkan, pemberitaan di media-media anggota Forwades yang mengungkap dugaan diskriminasi terhadap wartawan, kurangnya transparansi anggaran, dan dugaan penggunaan EO abal-abal, semakin memperkuat indikasi adanya masalah di KPUD Kuningan tahun 2024. “Kerja sama dengan Forwades sangat kami apresiasi,” ujarnya.
LPK RI berencana untuk segera mengkaji dan menganalisis data-data laporan dari Forwades. Mereka juga akan berkoordinasi dengan Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat dan Ombudsman untuk menindaklanjuti temuan tersebut. “Setelah gelar perkara dengan Tim Bidang Hukum DPP LPK RI, kita akan melihat apakah ada dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Jika ada, kami akan menindaklanjutinya ke aparat penegak hukum pusat,” jelas Agung.
Ketua Forwades, Suradi, menjelaskan alasan bersinergi dengan LPK RI. “Pak Agung Sulistyo adalah mitra Forwades, dan kami serius menyikapi permasalahan KPUD Kuningan karena anggarannya cukup besar dan selama pemantauan kami, banyak dugaan masalah,” ungkap Suradi. Ia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara, karena dana tersebut berasal dari uang rakyat. “Jangan main-main dengan anggaran rakyat, karena bisa berbuah petaka jika tidak amanah,” tegasnya.
Penulis: Uus (boy)
Sumber: Agung SBI
Editor: Asep NS
