Penajournalis.com BANDUNG BARAT – Kondisi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai telah memasuki fase darurat dengan “komplikasi akut”, baik dari sisi moralitas maupun integritas. Belum tuntas kasus lambannya penanganan skandal asusila oknum pejabat serta upaya pembungkaman aktivis, kini muncul dugaan baru yang lebih parah: praktik jual-beli jabatan dalam proses rotasi dan mutasi ASN.
Menyikapi rentetan peristiwa yang mencoreng nama daerah menjelang Hari Jadi KBB ke-19, Komunitas BALAD KBB menegaskan bahwa “Gedung Putih” pemerintahan daerah sudah selayaknya dilakukan ruqyah total secara syar’iyyah.
Koordinator Lapangan BALAD KBB menyatakan, laporan dugaan tarif transaksi jabatan ini menjadi jawaban mengapa penegakan sanksi di lingkungan Pemkab KBB terkesan mandul dan tidak berjalan efektif.
“KBB hari ini sedang sakit komplikasi jiwa dan raga. Raganya rusak karena integritas digadaikan demi kursi jabatan. Jiwanya mati karena oknum yang berbuat salah dilindungi, sedangkan pembawa kebenaran malah dikriminalisasi. Jika untuk menjabat saja diduga harus pakai uang, jangan heran jika pejabatnya tak punya rasa malu melanggar etika dan norma,” tegasnya, Kamis (11/6).
Menurut BALAD KBB, proses rotasi dan mutasi yang sedang digulirkan bukan untuk penyegaran kinerja, melainkan diduga menjadi ajang transaksi sekaligus tameng untuk menutupi kasus pelanggaran yang sudah ada sebelumnya. Kerusakan ini dinilai sudah menyentuh sistem dan tatanan birokrasi secara menyeluruh.
Untuk menyelamatkan marwah dan masa depan KBB, BALAD KBB bersama tokoh agama, pendiri daerah, akademisi, dan elemen mahasiswa melayangkan tiga tuntutan tegas:
✅ Batalkan Proses Rotmut: Mendesak Penjabat Bupati menghentikan seluruh proses rotasi dan mutasi sampai dugaan jual-beli jabatan diusut tuntas dan terbukti jelas.
✅ Nonaktifkan ASN Amoral: Meminta Inspektorat segera menjatuhkan sanksi tegas hingga pemecatan bagi oknum pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran asusila berat, tanpa penguluran waktu.
✅ Lakukan Ruqyah Massal: Mengajak seluruh elemen masyarakat, ulama, dan santri menggelar ruqyah syar’iyyah massal di halaman Kantor Bupati untuk mengusir segala bentuk penyimpangan moral dan kebijakan yang merugikan daerah.
BALAD KBB mengingatkan, peringatan Hari Jadi KBB ke-19 pada Juni ini seharusnya menjadi momen refleksi perjuangan para pendiri daerah, bukan justru menjadi panggung kemunduran moral dan ketidakadilan hukum.
Moch Asep / Al Jupri Munawa
Editor: Asep NS















