Penajournalis.com LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terbukti beroperasi secara masif di kawasan hutan lindung dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar, tepatnya di Jorong Galugua dan Jorong Tanjuang Jajaran, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Puluhan unit alat berat jenis ekskavator terlihat aktif bekerja, namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Praktik ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem hutan dan mencemari kualitas air sungai, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Masyarakat setempat mempertanyakan sikap diam jajaran Polsek Kapur IX, Polres Lima Puluh Kota, dan instansi terkait, mengingat aktivitas ini telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
Salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. “Forkopimda dan kepolisian seolah tidak memiliki solusi. Semua terasa diam saja. Wajar jika muncul dugaan dan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai sikap pasif ini mencerminkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. “Sia-sia saja berbicara lingkungan jika perusakan dibiarkan terus terjadi,” tegasnya.
Lebih mencurigakan lagi, penampungan dan perdagangan hasil tambang ilegal berlangsung secara terang-terangan. “Semua warga tahu siapa penampungnya dan di mana lokasinya, tapi tidak ada penindakan yang nyata. Kuat dugaan ada pembayaran rutin agar aktivitas ini dibiarkan berjalan,” tandasnya.
Menyikapi hal ini, masyarakat mendesak Polda Sumatera Barat turun tangan langsung. Mereka menilai aparat di tingkat kabupaten dan kecamatan dinilai tidak mampu atau tidak berani menertibkan puluhan unit alat berat yang beroperasi tersebut.
Secara hukum, kegiatan ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta perubahannya dalam UU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaku penambangan tanpa izin terancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Sementara itu, pihak yang menampung, membeli, atau memperdagangkan hasil tambang ilegal juga dapat dijerat pasal serupa sesuai Pasal 161.
Tim investigasi media menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas dan adil. “Jangan sampai aturan hanya menjadi tulisan di atas kertas. Pelaku beserta jaringannya harus diproses hukum hingga tuntas,” harap tim investigasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari aparat penegak hukum terkait kasus ini. Tim akan terus melakukan konfirmasi untuk memastikan pemberitaan yang berimbang.
Bersambung…
#NoViralNoJustice
#DPRRI
#GubernurSumbar
#ESDMSumbar
#SatgasHalilitarPKH
#KapoldaSumbar
#PangdamXX/Tib
Tim/Red/Ahmad Diyan
Editor: Asep NS
