Jayapura (Papua), penajournalis.com – aktifis anti korupsi di papua meminta aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan dan juga komisi pemberantasan korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terhadap proyek pekerjaan jalan akses jembatan holtekam yang diduga mark up.
Pasalnya, pada tahun anggaran 2018, kementrian PUPR melaksanakan kegiatan pekerjaan jalan akses jembatan holtekamp di kota jayapura, provinsi Papua. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan jalan akses tersebut sempat dikabari bermasalah pada realisasi anggaran 100%-nya yang tidak sesuai dengan fakta riil di lapangan atau progres pekerjaan.
Menurut Jhon salah satu aktifis anti korupsi di Papua mengatakan, pihaknya akan terus mengawal dan memantau setiap kegiatan pemerintah yang diduga korupsi. “Pekerjaan jalan Akses jembatan holtekamp harus ditelusuri dan akan kami kawal hingga tuntas,,” tegas John.
Diketahui pekerjaan tersebut dikerjakan oleh tiga perusahaan yang adalah badan usaha milik negara (BUMN) ini tidak tertip dalam melaksanakan pekerjaan, pekerjaan tersebut juga diketahui sumber dananya berasal dari APBN, APBD Prov.Papua dan juga APBD Pemerintah kota Jayapura, hal ini terungkap ketika adanya perhitungan volume pekerjaan di lapangan yang tidak atau belum selesai namun dananya sudah dicairkan 100%, dan terjadi kelebihan pembayaran kurang lebih 7.M.
Berdasarkan hasil konfirmasi dari mantan kepala satuan kerja (Kasatker) M (inisial), mengatakan pekerjaan tersebut telah selesai dan tidak ada persoalan, namun dalam penyampaiannya mantan Kasatker terkesan memihak atau melindungi kontraktor pelaksana.
“Pekerjaan tersebut sudah selesai di tahun 2018 dan sudah sesuai progres pekerjaan dan juga sudah diaudit oleh badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). memang ada temuan tapi sudah diselesaikan oleh pihak perusahaan sehingga tidak ada persoalan, maka jika berita ini dinaikan, pihak kontraktor akan menuntut kalian,” Kata M. Mantan Kasatker.
Berdasarkan informasi dan bukti yang dikantongi media ini, awak media ini langsung mengunjungi kepala Balai Besar guna memintai konfirmasi lebih lanjut sebab dari hasil konfirmasi yang diberikan oleh mantan kasatker M, belum cukup untuk mengimbangi pemberitaan ini, karena kasatker tidak dapat menunjukan bukti penyetoran pengembalian dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga awak media ini merasa perlu untuk menjumpai Kepala Balai Besar Pekerjaan jalan nasional wilayah X.
Selang 2 minggu sesudah hari raya idul fitri, tepatnya hari selasa tanggal 26 2020, awak media penajournalis.com kembali ke kantor Balai besar pekerjaan jalan nasional X untuk bertemu dengan kepala Balai Besar U (inisial) guna memintai konfirmasi yang lebih akurat, agar pemberitaan yang akan disajikan benar – benar berimbang menjadi informasi publik yang baik dan terpercaya, namun kepala Balai besar membuat janji temu melalui securiti bahwa, pertemuan dengan awak media ini dijadwalkan besok/ hari ini rabu (27/05/20) pagi.
Pada hari ini, Rabu (27/05/20), pukul. 09:00.wit, awak media ini kembali ke kantor balai besar guna penuhi janji temu yang dibuat oleh kepala balai besar, namun sejak pagi hari pukul.09:00.wit sampai sore hari, pukul 04:00.wit, awak media ini dusuruh tunggu dan terus menunggu sampai akhirnya kepala balai besar keluar dari kantor lalu menaiki kendaraannya dan berlalu tanpa sepata katapun.
Dalam dan melalui pemberitaan ini, aparat penegak hukum diminta segera melakukan penyelidikan terhadap pekerjaan jalan akses jembatan holtekam tersebut, agar dugaan – dugaan adanya mark up tersebut bisa diperjelas bagi publik.
Aparat penegak hukum juga diharap tidak memandang buluh dalam melakukan penyelidikan guna mengungkap para koruptor, agar boleh menjadi evek jerah bagi pejabat lainnya.
Repoter/Wartawan : (Fian).
