Penajournalis.com Kab Tanggerang – PT. Maju Jaya Sukses Abadi (PT MJSA) sebuah perusahaan distributor besi beralamat jalan Sarwani no 10 tipar raya kecamatan Jambe kabupaten Tangerang diduga melanggar hukum normatif upah dan hak pesangon dan melanggar hukum penyalahgunaan data pribadi akibat hukum pelanggaran tersebut telah merugikan seorang pekerja nya dibagian security bernama Yoyo Sunaryo ( 23 5 2023).
Dicerita kan oleh Yoyo Sunaryo kepada awak media dirinya di terima bekerja di PT MJSA tahun 2017 oleh bagian staf kantor bernama ibu Silvi di pinta data KTP KK untuk di daftar kan kepesertaan Jamsostek/BPJS dikemudian hari diketahui data pribadi nya disalahgunakan oleh p perusahaan. PT MJSA (maju jaya sukes abadi) sebagai persyaratan pengajuan pengambilan 2 unit kendaraan.
Saat itu datang pada saya petugas pengantar surat setelah dibuka isi surat tersebut adalah pemberitahuan surat tilang yang dilampirkan copy surat stnk kendaraan bermotor berjenis truk colt diesel bernopol A 8441 ZH atas nama Yoyo Sunaryo alamat kp tipar baru RT 002/003 kecamatan Jambe kabupaten Tangerang hal mana nama alamat yang tertera di copy STNK sama persis dengan nama dan alamat pada KTP saya, hal ini jelas perusahaan PT mjsa sangat merugikan saya dalam hal menggunakan data pribadi saya yaitu KTP dan KK tanpa seijin saya “, ucap Yoyo
Sesuai undang-undang no 27 tahun 2020 tentang perlindungan data diri (PDP) pasal 65 Jo pasal 67 ayat 3 Jo undang undang ITE no 11/2008 :setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya-di PIDANA penjara paling lama 5 tahun dan/atau Pidana denda paling banyak 5 miliar.
Lebih lanjut saudara yoyo Sunaryo bercerita tentang upah diri nya mendapat upah mulai masuk kerja tahun 2017 sampai dengan 2022 mendapat upah sebesar kurang dari dua juta baru di tahun 2023 mendapat gaji sebesar Rp dua juta delapan ratus ribu rupiah pungkas yoyo kepada awak media
Hal ini jelas perusahaan PT mjsa telah melanggar hukum normatif,
sesuai pasal 81undang undang cipta kerja : perusahaan yang membayar upah dibawah UMR akan dkenai sanksi pidana penjara minimal 1tahun dan maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta.
Selanjutnya Yoyo Sunaryo bercerita di Tahun 2023 tanpa ada surat pemberitahuan terlebih dulu di PHK secara sepihak oleh perusahaan PT MJSA tanpa diberi hak hak uang pesangon ucap Yoyo.
Tindakan perusahaan PT MJSA memberhentikan (PHK) pekerja secara sepihak adalah tindakan melanggar aturan hukum.
Sesuai PP 35/2021 pasal 40 Dalam hal terjadi PHK pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau uang pengganti hak yang seharusnya diterima pekerja.dalam hal ini perusahaan jelas telah menyalahi aturan hukum tentang tatacara PHK sesuai PP 35/2021
Cerita lebih tepat nya keluhan Yoyo Sunaryo menjadi catatan penting bagi kami sebagai awak media sesuai undang undang pers no 40 tahun1999 pasal 3ayat1pasal 6 huruf d huruf e dan pasal 8: berfungsi publikasi, sosial control, menegakan kebenaran keadilan hal kegiatan tersebut mendapat perlindungan hukum.
Upaya penanganan kasus permasalah Yoyo Sunaryo sedang kami lakukan berdasarkan amanat undang-undang no 2 tahun 2004 tentang PPHI (penyelesaian perselisihan hubungan industrial)
Dalam hal penyelesaian permasalahan kasus perburuhan harus diawali secara musyawarah Bipartit.
Hal yang sudah kami jalankan adalah dengan berkirim surat perihal ajakan pertemuan penyelesaian secara musyawarah Bipartit, hal mana ajakan tersebut tidak mendapat respon positif hanya jawaban via wasstapp dan telpon dari seorang oknum berbaju loreng berinisial N yang kami belum tahu kapasitas nya sebagai apa namun dari poin pembicaraan nya terkesan sangat berpihak ke perusahaan.
Mengacu pada undang undang no 34 tahun 2004 pasal 39 ayat 3 secara tegas mengatur bahwa prajurit TNI aktif dilarang memiliki bisnis dan terlibat dalam aktifitas bisnis .
