Penajournalis.com Jakarta – Dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan wilayah, pemerintah terus mengoptimalkan peran dan fungsi wilayah metropolitan di Indonesia. Melalui program optimalisasi pengembangan wilayah metropolitan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan, 9 kawasan metropolitan di Indonesia diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru.
Hal ini disampaikan oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Amran, MT dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Kerjasama di 9 Wilayah pada Kamis (17/10/2024) di Jakarta. Rapat ini turut mengundang perwakilan dari berbagai instansi terkait, di antaranya Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/BAPPENAS, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN, Biro Kerjasama Daerah Provinsi lingkup 9 Metropolitan, BAPPEDA Provinsi lingkup 9 Metropolitan, Dinas PUPR Provinsi lingkup 9 Metropolitan, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota lingkup 9 Metropolitan, Bappeda Kabupaten/Kota lingkup 9 Metropolitan, Dinas PUPR Kabupaten/Kota lingkup 9 Metropolitan, dan Ir. Teti Armiati Argo, MES, Ph.D sebagai narasumber dari ITB.
“Kita harus memikirkan penyebab, solusi, beserta perencanaannya agar isu-isu strategis yang selama ini berdampak negatif cepat ditangani dan menjadi positif untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Amran. “Tentunya isu-isu strategis ini akan lebih cepat teratasi dengan kerjasama antar pemerintah daerah yang bersinergi.”
Beberapa isu strategis yang mengemuka dalam Kawasan metropolitan perlu diperhatikan, seperti isu urbanisasi, pertumbuhan perkotaan, infrastruktur dan pembangunan perkotaan, pemenuhan layanan dasar perkotaan, dan pengembangan transportasi perkotaan.
Pengembangan dan pengelolaan wilayah 9 Metropolitan ditetapkan lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden untuk masing-masing metropolitan. “Dari 9 metropolitan, hanya Metropolitan Bimindo yang Perpresnya masih dalam proses harmonisasi untuk selanjutnya akan dilakukan legalisasi,” ungkap Mirwansyah, Kasubdit Perencanaan Tata Ruang KSN I Kementerian ATR/BPN.
Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama termasuk dalam kategori kerja sama wajib. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, penyelenggaraan pengelolaan perkotaan pada kawasan perkotaan yang berada pada dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dalam satu provinsi dilakukan melalui kerja sama antar daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah provinsi.
Diperlukan juga penguatan dan peningkatan kelembagaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkup Wilayah Metropolitan sebagai koordinator dan fasilitator kerja sama daerah dengan merencanakan objek-objek yang akan dikerjasamakan, melaksanakan kerja sama, hingga melaporkan hasil kerja sama daerah.
Pengelolaan kawasan metropolitan memerlukan komitmen bersama untuk mengintegrasikan penyelenggaraan penataan ruang antar pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sebuah kawasan metropolitan. Peran pengelolaan metropolitan menitikberatkan pada 3 unsur, yaitu: fungsi koordinasi, keterpaduan antardokumen perencanaan, dan keterpaduan program. Perlu dilakukan percepatan penyelesaian rencana rinci tata ruang dan rencana detail tata ruang sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang di daerah. Serta perlu penajaman instrumen pengendalian pemanfaatan ruang daerah (perizinan, insentif, dan disinsentif, serta sanksi) untuk meminimalisasi potensi ketidaksinkronan antara rencana dan implementasi pemanfaatan ruang di kawasan metropolitan.
[Sumber: Rudolf/Tim]
[Editor: Asep NS]
