Penajournalis.com Garut, – Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, justru menimbulkan keresahan. Puluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan kendala dalam penerimaan bantuan tunai tersebut, memicu dugaan penyelewengan dana.
Informasi yang dihimpun penajournalis.com menyebutkan, sejumlah KPM mengaku menerima uang BPNT tidak sesuai nominal yang seharusnya, bahkan ada yang sama sekali belum menerima bantuan. Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa KPM menyatakan tidak memegang Kartu Tanda Penerima Manfaat (KPM).
Salah seorang tokoh masyarakat setempat, yang enggan disebutkan namanya (inisial A.S), mengungkapkan kecurigaan adanya konspirasi oknum yang memanfaatkan program BPNT untuk kepentingan pribadi. A.S menduga terjadi penyelewengan dana BPNT sebesar Rp 60 juta. Dana tersebut diduga diterima oleh oknum pendamping program dan pejabat internal Desa Tanjung Mulya dari PT Pos Indonesia.
“Informasi ini beredar luas di Kecamatan Pakenjeng,” ujar A.S. “Dugaan penyelewengan ini menyebabkan puluhan KPM di Desa Tanjung Mulya mengalami kesulitan dan kecemasan karena bantuan yang seharusnya mereka terima tidak sampai dengan semestinya.”
Atas dugaan ini, awak media penajournalis.com dan jurnalis Mitra Polda Jabar berencana melakukan konfirmasi resmi kepada penyelenggara program BPNT dan pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi dan mengungkap permasalahan ini secara tuntas. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para KPM yang menjadi korban dugaan penyelewengan bansos. Peristiwa ini menjadi sorotan dan potret buruk penyelenggaraan program bantuan sosial di Kabupaten Garut.
Toni, penajournalis.com Garut
Editor: Asep NS
