Penajournalis.com. Mengutip kata-kata Socrates, “When the debate is lost, slander becomes the tool of loser” (Ketika perdebatan itu menjadi “hilang”, maka fitnah menjadi alat bagi pecundang), sudah bukan hal baru di dalam sejarah politik dunia bila ada banyak fitnah yang terjadi dan dilakukan oleh para pecundang. Sikap difensif yang kemudian dilakukan secara ofensif hanya bagian dari cara untuk menutupi kelemahan, ketakutan, dan kesalahan semata. Tak heran juga bila muncul banyak gertakan “menakutkan” yang dihiperbola menggunakan kata-kata “luar biasa” untuk menarik perhatian. Begitulah manusia dalam memperebutkan kekuasaan, uang, dan menggapai tujuan pribadi/kelompok.
Seperti saat terjadi masalah besar dalam ekonomi dan politik di era Soekarno, maka bisa dengan mudah memang menyalahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menutupi kesalahan yang sudah dibuat oleh Soekarno sendiri. Dibuat seolah-olah Soekarno bukan pendukung PKI, dan ketika dituntaskan oleh Soeharto, yang dilakukan untuk menyelamatkan Soekarno, TNI, dan rakyat Indonesia pada saat itu, yang jelas ada upaya perebutan kekuasaan yang tentunya berbahaya bagi keamanan negara. Namun, malah jadi Soeharto yang menjadi tertuduh. Seolah Soeharto yang melawan Soekarno, sementara Soeharto hanya melakukan tugas kewajibannya, yang diberikan oleh atasannya, Jend. AH. Nasution, yang selamat dari percobaan pembunuhan para jenderal yang dilakukan oleh PKI saat itu (30SPKI). Putri beliau, Ade Irma Nasution dan ajudan beliau, Lettu Pierre Tendean yang menjadi korban.
Jika pun kemudian Orde Baru juga terus disalahkan atas segala tindakan korupsi yang terjadi, malah terus diungkit kembali pada saat sekarang, bukan sesuatu yang aneh. Sementara korupsi yang dilakukan di era reformasi sampai saat ini, bagaimana penyelesaiannya?! Lebih mudah menunjuk jari dan melemparkan kesalahan, fitnah sana sini daripada mengakui kesalahan dan benar memperbaiki keadaan, kan?! Mengapa banyak koruptor justru yang bebas dan tidak dihukum, malah diringankan hukumannya. Sungguh lucu namun menjengkelkan perilaku pecundang, demikianlah faktanya.
Tuduhan radikal kepada orang-orang yang berpikir kritis dan menginginkan perubahan pun contoh yang tidak bisa dipungkiri. Kemampuan berpikir radikal memang diperlukan untuk mampu mengubah keadaan, dan bagi yang tidak mampu, pemikiran radikal menjadi mengerikan. Apalagi bila sudah ada “ketakutan” terlihat “bodoh” dan “terbongkar” kesalahan-kesalahan yang dibuat. Fitnah dan dusta terus dihembuskan dengan berbagai cara, hingga hukum pun diotak-atik untuk membungkam para radikalis dalam mengemukakan pendapat di negeri demokratis ini. Hukum yang dibuat begitu “kaku” tanpa ada “rasa keadilan”, ini saja sudah bukti memang pecundang sebenarnya sudah kalah.
Urusan covid-19 sajalah, kenapa sampai menyalahkan Anies Baswedan yang sedari awal sudah berbuat dan melakukan antisipasi?! Bila berpikir secara politis, bukan hal yang tidak mungkin juga bila “menunjuk” kesalahan kepada Anies Baswedan adalah cara para pecundang menutupi ketidakmampuannya menyelesaikan masalah covid-19 ini. Alasan keras dengan segala gertakan yang terus dihujamkan, bahkan tanpa henti, hingga membuat malas untuk menjawab, memang cara-cara pecundang untuk nampak seolah-olah “pemenang”.
Terkait kembali dengan urusan PKI, hingga saat ini tidak ada yang bisa membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh PKI, baik terhadap para jendral maupun terhadap para Ulama, santri, dan rakyat Indonesia pada saat itu. Jika pun kemudian sekarang ada tuduhan kepada orang-orang yang ingin mengungkap dan mengingatkan kembali sejarah buruk yang pernah terjadi itu, lantas apa maksudnya?! Tidak perlu memfitnah dan membuat segala cara untuk menutupi dengan menunjuk jari bila memang benar dan bukan pecundang, kan?! Pemenang tentunya tahu cara terhormat yang lebih baik untuk menunjukkan diri sebagai pemenang.
Ah, sudahlah! Apa mau dikata. Pecundang tetap pecundang, selamanya akan demikian bila tidak pernah memiliki keberanian sebagai pemenang.
( Mariska Lubis )
