Lintas DaerahLintas ProvinsiNews

Gercin Memberikan Apresiasi Kepada Gubernur Jawa Barat Atas Kucurkan Dana 16,2 Triliun Untuk Tangani COVID – 19

199
×

Gercin Memberikan Apresiasi Kepada Gubernur Jawa Barat Atas Kucurkan Dana 16,2 Triliun Untuk Tangani COVID – 19

Sebarkan artikel ini

Penajournalis.com, Jakarta- Hendrik Yance Udam (HYU), Ketum DPN-GERCIN memberikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada Gubernur Jawa Barat Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D yang mana akan mengkucurkan dana sebesar 16,2 Triliun untuk tangani COVID – 19.

Menurut HYU, “hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa di mana gubernurnya sangat peduli dan berpihak kepada rakyatnya yang berada di provinsi jawa barat, dan mungkin jumlah dana yang di kucurkan oleh Gubernur Jawa barat untuk penanganan COVID – 19 adalah yang paling tertingi di seluruh Indonesia oleh sebab itu Gubernur Jabar patut di berikan apresiasi,”kata Bung HYU kepada media ini selasa (7/4/2020). via telepon selulernya.

HYU juga meminta kepada ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( DPD Gercin ) Provinsi Jawa Barat dan jajaranya untuk kiranya dapat berkerja sama sebagai mitra strategis pemerintah daerah, guna melakukan pendataan warga yang berdampak COVID – 19 dan di laporkan ke pemerintah setempat serta juga melakukan pengawasan dalam pengunaan dana penanganan dampak COVID – 19 di provinsi jawa barat yang begitu besar.

Pria breok asli papua ini juga berharap agar pengunaan dana tersebut dapat di lakukan dengan transparan dan dapat di pertanggungjawabkan serta dapat dirasahkan oleh masyarakat yang berdampak COVID – 19

“ kerja – kerja cepat dan cerdas yang di lakukan oleh Gubernur provinsi jawa barat harus di dukung oleh steakholder dan rakyat yang ada di provinsi jawa barat ,” Harap HYU

Sebelumnya seperti yang di lansir dari liputan6.com yang mengatakan bahwa, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan total anggaran yang dikucurkan untuk penanganan ekonomi terdampak Virus Corona atau COVID-19 di Jawa Barat sebesar Rp 16,2 triliun.
Angka ini terdiri dari Rp 3,2 triliun berupa bantuan tunai dan pangan, Rp 13 triliun bantuan proyek padat karya kepada masyarakat.

Menurut kamil, anggaran sebesar Rp 3,2 triliun bantuan tunai dan pangan dikucurkan langsung dari anggaran milik pemeritah provinsi. Sedangkan sisanya dibantu 27 pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat.

“Sebagian kota dan kabupaten saya apresiasi, mereka berniat untuk menambahi kekurangan – kekurangan jika memungkinkan. Nah, Rp 500 ribu yang akan kami hadirkan secepatnya kalau lancar,” kata Kamil di rumah dinas gubernur Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (3/4/2020).

Liputan6.com mengungkapkan, pemerintah masih dalam proses pendataan. Dari data itu, kemudian akan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) walikota dan bupati.

“Jika SK wali kota dan bupati sudah keluar, kami akan mulai melakukan bantuan mulai minggu depan,” ungkap Kamil.

Teknis pengadaan bantuan untuk sembako sebut Kamil, akan membeli langsung dari pedagang pasar yang mengalami penurunan penjualan bersama dengan Bulog.
Pengiriman sembako itu akan dilakukan PT Pos, dibantu oleh ojeg online dari berbagai perusahaan.
Ditunjuknya PT Pos dalam pendistribusian bantuan penanganan COVID-19 di Jawa Barat yaitu sistem pendaftaran dan pendataan pengiriman barang dianggap mumpuni.

Namun ucap Kamil, yang langsung melakukan penyaluran bantuan tersebut terhadap masing – masing masyarakat oleh ojek online.

“Setiap yang diberikan kepada yang berhak, maka kita bayar tim ojol itu dengan insentif dan upah yang datang dari anggaran yang Rp 3,2 triliun ini. Sehingga dalam proses mengamankan ekonomi rakyat yang terdampak, tidak semua harus tangan yang dibawah. Pedagang pasar tetap kita beli barang – barang sembakonya, para ojol kita pekerjakan untuk mengirimkan barang – barangnya bersama PT Pos, dan diberikan kepada yang berkesusahan,” ujar Kamil.

Penyaluran bantuan dibagi dalam dua gelombang. Jangka waktu penyalurannya akan dilakukan selama empat bulan mendatang.
Pada saat ini, sebesar 20 persen anggaran penyaluran bantuan COVID-19 tersebut disisihkan. Itu untuk mengantisipasi adanya warga yang tercecer saat pendataan menerima bantuan.

“Setelah dihitung dari gaji saya yang dipotong, kemudian para pejabat dinas dan ASN yang lain, 20 persennya akan menjadi dana antisipasi apabila ada warga yang terlewat terdata untuk menerima bantuan,” ungkap Kamil. (Fian).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *