Penajournalis.com Jakarta, 2 Agustus 2025 – Kisah pilu seorang ibu muda bernama Rini asal Sumedang, Jawa Barat, mengguncang publik. Dipanggil sebagai saksi dalam kasus perdata di Polres Jakarta Pusat, Rini justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Jumat, 1 Agustus 2025. Yang lebih menyayat hati, penahanan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi kemanusiaan: Rini harus mendekam di sel tahanan bersama bayinya yang baru berusia 9 bulan.
Foto yang beredar di media sosial memperlihatkan Rini terbaring lemas di lantai sel yang sederhana, sementara bayinya tidur di sampingnya. Kondisi ini memicu gelombang kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Gambar tersebut menjadi simbol nyata kegagalan menghadirkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan, bertentangan dengan semangat Polri Presisi yang selama ini digaungkan.
Ketua Umum DPN PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia), Wilson Lalengke, mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial, “Inilah contoh terbaik tentang sikap dan perilaku mulia aparat ‘POLRI UNTUK MASYARAKAT’. Terima kasih Polisiku yang amat mulia,” tulisnya dengan nada sarkasme.
Di Mana Keadilan dan Empati?
Kasus Rini menimbulkan pertanyaan besar tentang proporsionalitas penegakan hukum. Mengapa kasus perdata bisa berujung pada penahanan pidana? Di mana ruang diskresi dan kebijaksanaan aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan kondisi Rini dan bayinya?
Ujang Kosasih, S.H., pengamat hukum pidana dan Penasehat Hukum PPWI, menegaskan, “Negara tidak boleh abai. Perempuan dengan anak balita bukan hanya objek hukum, tetapi manusia yang harus diperlakukan bermartabat.” Ia menyoroti minimnya fasilitas khusus untuk perempuan dan anak dalam sistem peradilan Indonesia.
Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan penahanan Rini dan kondisi tempat penahanannya. Keheningan ini semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap proses hukum yang dianggap tidak transparan dan kurang sensitif terhadap aspek kemanusiaan.
Desakan Evaluasi dan Reformasi Hukum
Kasus Rini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari permasalahan yang lebih luas tentang penegakan hukum yang kurang proporsional dan minim empati. Publik mendesak Kapolri dan Kompolnas untuk mengambil langkah konkret, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) penanganan perkara, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak.
Irjenpol (Purn) Dr. Abdul Gofur, S.H., M.H., Ketua Organisasi Advokat PERSADI dan Dewan Penasehat PPWI, menyatakan, “Ini bukan hanya tentang Ibu Rini, ini tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dalam sistem hukum yang katanya beradab.” Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan yang meluas di tengah masyarakat atas kasus ini. Publik berharap kasus Rini menjadi momentum untuk reformasi hukum yang lebih humanis dan berkeadilan di Indonesia.
(SUGI/Red)
Sumber: PPWI
Editor: Asep NS
