Penajournalis.com KUNINGAN, 6 Juni 2026 – Dugaan praktik pungutan parkir yang menggunakan karcis tidak jelas keabsahannya kembali mencuat di kawasan wisata Talaga Surian dan sekitarnya. Sejumlah pengunjung, termasuk kalangan jurnalis yang sedang berkunjung ke salah satu kafe di lokasi tersebut, mengaku tetap diminta membayar biaya parkir. Namun, karcis yang diberikan tidak memuat identitas pengelola, nama badan usaha, dasar hukum pemungutan, maupun keterangan resmi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kondisi ini pun memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Publik mulai mempertanyakan apakah pungutan itu merupakan retribusi resmi yang sah dan disetorkan ke kas daerah sesuai aturan, atau justru merupakan pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali.
Salah seorang jurnalis yang kerap melintasi wilayah tersebut menegaskan bahwa persoalan ini layak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kuningan dan instansi berwenang.
“Kami tidak keberatan jika ada pungutan selama memang diizinkan dan jelas dasarnya. Yang kami persoalkan adalah mengapa karcis yang diberikan kosong tanpa identitas pengelola dan keterangan apa pun. Masyarakat berhak tahu, ke mana sebenarnya uang yang dipungut dari mereka itu disalurkan,” tegasnya.
Persoalan serupa diketahui sebenarnya sudah pernah menjadi sorotan publik sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang terbuka dan jelas dari pihak pengelola maupun instansi terkait agar keraguan dan spekulasi yang berkembang di masyarakat dapat segera diluruskan.
Di sisi lain, penggunaan karcis yang dinilai tidak memenuhi standar administrasi ini dikhawatirkan tidak hanya merugikan pengunjung, tetapi juga dapat merusak citra Talaga Surian yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam andalan di Kuningan.
Berbagai pihak pun mendesak pemerintah daerah, melalui dinas yang menangani perparkiran dan retribusi, untuk segera turun ke lapangan guna menelusuri dan memverifikasi keabsahan pungutan yang terjadi. Pemeriksaan terhadap pihak yang berwenang memungut dinilai mutlak diperlukan untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai hukum yang berlaku.
Masyarakat berharap persoalan ini tidak dibiarkan begitu saja. Apabila terbukti pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum atau menggunakan dokumen tidak resmi, maka langkah penertiban dan tindakan tegas harus segera diambil. Hal ini penting demi menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan wisata.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan baik oleh pihak yang melakukan pungutan maupun instansi terkait mengenai keabsahan karcis yang dipermasalahkan. Redaksi tetap membuka kesempatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Muh Ismail
Editor: Asep NS
