Penajournalis.com Jakarta, Indonesia 6 Juli 2025 – Tingginya angka kelaparan di Indonesia, yang menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN, menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Yudhie Haryono (CEO Nusantara Centre) dan Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin) dalam sebuah pernyataan bersama menyoroti kondisi ini sebagai bukti kegagalan sistem ekonomi selama tiga dekade terakhir. Mereka mempertanyakan efektivitas pendekatan neoliberal yang justru mengancam kesejahteraan kelas menengah, yang selama ini dianggap sebagai penyangga ekonomi nasional.
Stagnasi pendapatan, krisis ekonomi berulang, lonjakan harga bahan pokok, inflasi pangan, dan ketimpangan distribusi menjadi ancaman nyata terhadap daya beli kelas menengah. Para pakar ini menekankan bahwa masalah pangan bukan sekadar masalah sampingan, melainkan sebuah krisis sistemik yang memerlukan solusi komprehensif dan terencana dengan baik. Ketahanan pangan, menurut mereka, bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas gizi yang menopang kesehatan dan produktivitas masyarakat.
“Kelas menengah, yang seharusnya menjadi pilar ekonomi, kini hidup dalam ketakutan akan beban ekonomi yang tak sebanding dengan perlindungan sosial yang mereka terima,” ujar Yudhie Haryono. Kondisi ini diperparah oleh ketidakmampuan sistem dalam menjamin keberlanjutan kesejahteraan, yang membuat mereka rentan terhadap krisis ekonomi, pandemi, atau bencana alam.
Agus Rizal menambahkan bahwa kebijakan pangan selama ini masih bersifat tambal sulam, seperti operasi pasar dan subsidi harga yang bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah. Distribusi pangan yang dikuasai oleh jaringan besar juga menyebabkan harga tinggi di tingkat konsumen dan rendahnya insentif bagi produsen kecil. Mereka menyerukan reformasi sistem pangan nasional yang menyeluruh.
Solusi yang diajukan meliputi:
– Penguatan Cadangan Pangan: Pemerintah perlu memastikan cadangan pangan di semua tingkatan, dari provinsi hingga desa.
– Subsidi Pangan Terintegrasi: Subsidi pangan harus diberikan secara langsung dan terintegrasi dengan data kesejahteraan sosial.
– Dukungan Sektor Pertanian: Petani perlu dukungan berupa benih unggul, pupuk terjangkau, dan jaminan harga panen yang adil.
– Pengembangan Infrastruktur Logistik: Percepatan pembangunan infrastruktur seperti gudang penyimpanan dingin dan sistem distribusi berbasis koperasi.
– Pemberdayaan Pasar Lokal: Pemerintah daerah didorong untuk menciptakan pasar pangan lokal yang efisien.
– Edukasi Konsumen: Pentingnya edukasi konsumen tentang pola konsumsi yang bijak dan dukungan terhadap produk lokal.
Para pakar ini menyimpulkan bahwa ekonomi Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dengan kebijakan yang menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka menekankan pentingnya melihat pangan bukan hanya sebagai komoditas, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam pembangunan nasional dan kedaulatan negara. Tanpa ketahanan pangan yang kuat, cita-cita Indonesia sebagai negara maju akan sulit terwujud.
Yohan Yudistira Koordinator Liputan Nasional
Editor: Asep NS
