Hallo PolisiLintas DaerahLintas ProvinsiNewsPeristiwaRagam

Ketua DPW, LSM (Gempita) Kepri Meminta Pemerintah Provinsi Kepri Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat

×

Ketua DPW, LSM (Gempita) Kepri Meminta Pemerintah Provinsi Kepri Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Penajournalis.com – Tanjungpinang (Kepri) Ditengah Wabah pandemi Covid-19 yang sedang merebak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Yusdianto meminta Pemerintah Provinsi Kepri memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid- 19 tanpa ada tebang pilih.

Saat di hubungi salah satu awak media Penajournalis.com di ruang kerjanya.

Ketua LSM (Gempita) Kepri mengatakan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang saat ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga perlu adanya bantuan berupa bansos atau semacamnya oleh pemerintah Provinsi Kepri.

“Ini kita semua terdampak, tidak peduli itu kaya miskin, beri bantuan jangan hanya berdasarkan data karena ini banyak toko, kedai kopi atau yang lainnya, disitu ada pekerja mereka butuh makan, ada keluarga yang ditanggung,”katanya

Pemerintah pusat memperpanjang PPKM Darurat yang sebelumnya mulai tanggal 12 sampai 20 Juli dan sekarang diperpanjang hingga tanggal 25 Juli 2021 maka perlu perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang terdampak covid 19.

Ketua DPW,LSM (Gempita) Kepri menambahkan
Adapun aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Provinsi Kepri.

Dalam Inmendagri disebutkan, bahwa salah satu pedoman untuk melakukan rasionalisasi atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bansos atau jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020.

Kemendagri Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19.pungkasnya.

Ketua DPW, LSM (Gempita) Kepri menambahkan
jaring pengaman sosial atau social safety net, antara lain pemberian hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai,” demikian isi Permendagri tersebut.

Bansos atau jaring pengaman sosial itu diberikan pada individu atau masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial.

Seharusnya pemerintah Provinsi Kepri sudah melakukan langkah-langkah yang nyata terhadap masyarakat mengingat
dalam kondisi yang sangat sulit di saat ini.

Agar masyarakat, tidak terbebani dengan dampak covid-19 yang terus mewabah khusus nya di Provinsi Kepri saat ini, mungkin kalau satu atau dua hari, masyarakat masi mampu untuk berhutang ke warung, dan itupun, kalau diberi,”

(Zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *