Penajournalis.com Bintan Kepri ,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka korupsi yang dilakukan pejabat negara terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB wilayah kabupaten bintan 2016/2018.
Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan setatus perkara ini, kepenyidikan pada bulan febuari 2021 dengan menetapkan tersangka sebagai berikut yang ini AS Aprisujadi-red bupati Bintan periode 2016-2021 dan MSU Mohd.Saleh H.Umar red plt kepala badan pengusahaan kawasan industri perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan wilayah kabupaten bintan, kata pimpinan KPK Alexander Marwata saat rilis penetapan dan penahanan tersangka kasus cukai rokok ini, kamis 12/08/2021 dikantor KPK Jakarta.
Terungkap juga dalam rilis KPK perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keungan negara sekitar sejumlah RP 250 meliar.
Sedangkan diketahui tersangka AS dari tahun 2017 s/d 2018 diduga menerima uang sekitar sejumlah RP 6,3 meliar dan MSU dari tahun 2017 s/d 2018 juga diduga menerima uang sekitar sejumlah RP 800 juta.
Sementara untuk kronologis keterangan dari KPK diduga telah terjadi tanggal 04 desember 2015, Ditjen Bea dan cukai mengirimkan surat nol.S-710/ BC / 2015 tentang evaluasi penetapan barang kena cukai BKC kekawasan perdagangan bebas dan pelabuhan babas antara lain isinya memberikan teguran kepada BP bintan terkait jumlah kotak rokok yang diterbitkan oleh BP Bintan pada tahun 2915 adalah lebih besar dari yang seharusnya.
Selanjutnya tanggal 17 febuari 2016 AS dilantik menjadi bupati bintan yang secara yang ex-0fficio menjabat sebagai wakil ketua 1 dewan kawasan bintan selanjut nya wilayah juni 2016 bertempat disalah satu hotel di batam AS memerintahkan staf nya untuk mengumpulkan para destributor rokok yang mengajukan kotak rokok di BP Bintan dan dalam pertemuan tersebut diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh AS dari para pengusaha rokok yang dihadir.
Menindaklanjuti pertemuan tersebut AS dengan inisiatif pribadi kemudian melakukan pergantian personil BP bintan dan memerintahkan Nurdin Basirun ketua Dewan kawasan bintan menetapkan komisi personil BP Bintan dengan menetapkan Azirwan sebagai kepala BP Bintan dan MSU sebagai wakil kepala BP Bintan.
Pada Agustus 2016 Azirwan mengajukan pengunduran diri sehingga tugas sebagai kepala BP Bintan dilaksanakan sementara waktu oleh MSU dan atas persetujuan AS dilakukan penetapan kotak rokok dan MMEA minuman mengandung etil alkohol dan menerbitkan kotak rokok sebanyak 290.760.00 batang dan kotak MMEA dengan rincian, Gol A sebanyak 228.107,40 liter dan Gol. C sebanyak 17.861.20 liter.
Pada Mei 2017 bertempat disalah satu hotel dibatam, AS kembali memerintahkan untuk mengumpulkan serta memberikan penghargaan kepada para distributor rokok sebelum penerbitan surat keputusan SK kotak rokok tahun 2017.
Ditahun 2017, BP Bintan menerbitkan kotak rokok sebanyak 305.876.000 batang 18.500 karton dan kotak MMEA minuman mengandung etil Alkohol dan diduga dari kedua kotak tersebut ada di distribusi jatah bagi AS sebanyak 15.000 karton, MSU sebanyak 2000 karton dan pihak lainnya sebanyak 15.00 karton.
Pada febuari 2018, AS memerintahkan Alfeni Harmi kepala bidang perijinan BP Bintan dan ketahui juga oleh MSU untuk menambah kotak rokok BP Bintan tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton sehingga total kotak rokok dan kotak MMEA yang ditetapkan oleh BP Bintan tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang 29.761 karton
Selanjut nya kembali dilakukan ditribusi jatah dimana untuk AS sebanyak 16.500 karton MSU 2000 karton dan pihak lainnya sebanyak 11.00 karton untuk penetapan kotak rokok di BP Bintan dari tahun 2016 s/d 2018 diduga dilaku kan oleh MSU dan penetapan kotak MMEA di BP Bintan dari tahun 2016 s/d 2018 diduga ditentukan sendiri oleh MSU tanpa mepertimbangkan jumlah kebutuhan secara wajar.
Dari tahun 2016 s/d 2018 BP Bintan telah menertipkan kotak MMEA kepada PT.TAS Tirta Anugerah suksis tidak dibacakan yang diduga belum mendapatkan izin edar dari Bpom dan dugaan terdapat kelibihan mark up BP Bintan dimaksud.
Perbuatan tersangka diduga antara lain pertentangan dengan ketentuan peraturan Menteri keungan no 47/ PMK. 04/2012 yang diperbarui dengan praturan menteri keuangan no 120/ PMK.04/2017
Kemudian peraturan menteri keungan no 47/PMK 04 /2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, yang diperbarui dengan peraturan menteri keungan no 120/PMK.04/2017.
( Andre )
