Penajournalis.com Garut – Penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering Rp6.500/kg oleh Presiden Prabowo Subianto menuai beragam reaksi. Meskipun pemerintah optimistis kebijakan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan persepsi, khususnya di kalangan petani kecil.
Dalam pidato beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya langkah cepat dan sistem kapitalis bebas dalam pengolahan padi. Beliau menginstruksikan TNI untuk menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan kebijakan ini kepada para petani, memberikan kesempatan menjual gabah langsung kepada Bulog.
Namun, investigasi Penajournalis.com di Kampung Sawah Lega, Kecamatan Wanaraja, Garut, pada Kamis, 3 April 2025, pukul 11.00 WIB, mengungkapkan kekhawatiran dari petani kecil. S.A., seorang petani berusia 60 tahun, mengungkapkan bahwa harga Rp6.500/kg kurang tepat, terutama bagi petani dengan lahan terbatas yang sering menghadapi kendala pupuk, hama, dan cuaca buruk. Ia membandingkan situasi ini dengan petani yang memiliki lahan ratusan hektar, yang memiliki akses lebih mudah terhadap pupuk dan keuntungan yang lebih besar. S.A. mengajak pemerintah untuk melakukan uji petik yang teliti untuk menentukan harga yang lebih representatif bagi petani kecil.
Kritik juga datang dari aktivis lembaga sosial kontrol di Garut. Mereka menyoroti belum adanya kejelasan regulasi terkait program pengadaan gabah kering, termasuk standar kadar air, perhitungan risiko bisnis, dan kesiapan infrastruktur. Kekhawatiran muncul terkait pencapaian target tiga juta ton gabah kering, mengingat kurangnya tenaga ahli profesional, alat penunjang, dan regulasi yang jelas, terutama bagi mitra Bulog. Ketidakjelasan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas beras hasil penggilingan. Para aktivis menekankan pentingnya uji petik menyeluruh untuk memastikan keselarasan harga dan kelancaran program ketahanan pangan.
Tim Penajournalis.com Garut
Toni Rahmat
Editor: Asep NS
