Penajournalis.com Kabupaten Garut, Jawa Barat – Koperasi Kiara Dodot di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan setelah polemik internalnya berujung pada audiensi yang digelar Komisi III DPRD Garut, Jumat lalu. Audiensi yang dimotori Aliansi Kincir Angin, sebuah lembaga aktivis pergerakan, dipimpin oleh anggota dewan Asep Oco (Fraksi Gerindra).
Hadir dalam audiensi tersebut berbagai pihak, termasuk perwakilan dari beberapa SKPD, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Bidang, Camat Kadungora, Kepala Desa Ganda Mekar, Ketua dan pengurus Koperasi Kiara Dodot, mantan Camat Kadungora, dan perwakilan ATR/BPN.
Ketua Aliansi Kincir Angin memaparkan kronologi permasalahan, yang meliputi dugaan pelanggaran administratif internal Koperasi Kiara Dodot. Dugaan tersebut mencakup ketidakpatuhan terhadap Permenkop No. 25 Tahun 1992 terkait rapat musyawarah dan pertanggungjawaban kegiatan dari tahun 2016 hingga 2024. Lebih lanjut, dipertanyakan juga penguasaan lahan dan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh ATR/BPN. Sertifikat tersebut menyatakan tanah tersebut sebagai tanah bekas milik adat (No. C Desa 538, No. Persil 34, Blok Desa Ganda Mekar, Kecamatan Kadungora), yang dilepas sebagai HGU pada tahun 2019 dan kemudian menjadi aset negara. Hal ini memicu polemik, terutama bagi keluarga yang memiliki hubungan dengan lahan tersebut.
Bambang Riswandi, yang hadir sebagai mantan Wakil Ketua Koperasi Kiara Dodot, mengungkapkan bahwa ia diberhentikan secara sepihak. Ia juga mengklaim sebagai salah satu ahli waris lahan yang menjadi pusat perselisihan. Bambang mempertanyakan proses pelepasan hak atas lahan tersebut oleh Adeng Wisnu Wardana, selaku Ketua Koperasi Kiara Dodot, kepada negara. Ia menilai beberapa tindakan Ketua dan pengurus koperasi bertentangan dengan logika dan rasionalitas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah komprehensif, termasuk teguran tertulis dan investigasi internal. Hasil investigasi menunjukkan beberapa pelanggaran. Namun, terkait pembubaran koperasi, Kepala Dinas menjelaskan bahwa berdasarkan Permenkop No. 25 Tahun 1992, kewenangan tersebut bukan sepenuhnya berada di dinas, dan pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Koperasi.
Audiensi ditutup dengan saran dari Asep Oco agar semua pihak mengedepankan musyawarah mufakat atau menempuh jalur hukum melalui PTUN. Hal ini tertuang dalam notulen audiensi.
Penajournalis.com, Garut
Editor: Asep NS
