Penajournalis.com Garut – Program Banpan beras 10 kg yang digelontorkan oleh pemerintah Presiden Ir Joko widodo DI prioritaskan Untuk Membantu Kelompok masyarakat tidak mampu secara dan program SPHP untuk menjaga stabilitas pasokan kelangkaan Beras dipasaran wilayah indonesia,
Berdasarkan beberapa nara sumber Informasi Yang berhasil dihimpun oleh Beberapa Awak media Online dan Penajournalis.com sebab Kelangkaan Beras di pasar tradisional dan supermarket berdasarkan kajian beberapa ahli Pengamat diduga adanya badai elnino yang melanda Indonesia yang berdampak terjadi nya gagal Panen Raya di Daerah pertanian penghasil gabah
selain Berdampak gagal nya Panen Raya yang paling kontras terjadi kenaikan harga beras yang sangat signifikan akibat minim nya pasokan hasil Gabah para petani serentak di seluruh Indonesia yang tentunya menjadi dampak buruk pada daya beli kelompok masyarakat Minion pendapatan
Melihat situasi dan kondisi Stabilitas kelangkaan Beras yang berdampak Tinggi nya Harga jual dan kelangkaan Beras di setiap pasar
tradisional dan Supermarket.
Presiden Ir Joko Widodo dan untuk antisipasi mengambil Langkah kebijkan, untuk stabilitas Masyarakat Melalui dua program yaitu Banpan bantuan pangan Beras 10 kg yang di distribusikan untuk kelompok masyarakat tidak mampu Dan program SPHP stabilitas Harga pasokan beras, yang di prioritaskan untuk downline kelompok pedagang di setiap pasar di kabupaten kota yang sudah terdaftar secara sistem administrasi menjadi mitra penerima manfaat dibawah naungan Dinas ketahanan pangan.
Seperti halnya secara kasat mata pelaksanaan Dua program Yang bertujuan untuk mengatasi dampak dari. Badai elnino tidak luput dari dugaan polemik permasalahan yang diduga melawan perbuatan hukum.
Namun pada faktanya pelaksanaan .program bantuan pangan Beras 10 kg skala prioritas untuk kelompok masyarakat miskin serta satu program untuk stabilitas harga pangan yang di prioritaskan untuk para downline Kelompok pedagang yang sudah terdaftar pencatatan administrasi oleh Dinas ketahanan pangan kabupaten Garut tidak luput selalu dirundung polemik permasalahan, yang hampir sama dengan adanya dugaan Salah satu . Bantuan pangan beras 10 kg menurut beberapa nara sumber diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari dugaan pencurian. Hak masyarakat miskin pada
setiap objek perkarung beras sebelum disalurkan ke desa tempat tinggal kelompok masyarkat tidak mampu
menyikapi polemik permasalahan yang terjadi setiap waktu penyaluran kedua program bantuan pemerintah, adanya penyusutan beras yang terjadi diluar kewajaran rata-rata dari berat yang seharusnya 10 kg perkarung setelah dilakukan. Uji petik di timbang ulang oleh belasan orang kelompok masyarakat penerima bantuan perkarung nya berkurang 1 kilo sampai dengan 2 kilo gram.
Begitupun program SPHP Polemik permasalahan yang terjadi adanya dugaan kecurangan Penyelewengan beras bantuan yang seharusnya di prioritaskan untuk kelompok pedagang. beras, menurut informasi yang berkembang dari masyarakat bantuan beras tersebut diduga selewengkan dijual kepada pihak pengepul denan tujuan untuk mendapat Keuntungan.
Mendapati adanya polemik permasalahan adanya perbuatan melawan hukum menjadi dasar .langkah para aktivis serta jajaran dari JPJ jurnalis Polda Jawa barat melakukan permohonan surat audiensi kepada Pimpinan satgas pangan Polda Jawa barat beserta pejabat l di Bapanas pimpinan bulog Jawa barat agar senantiasa bisa memberikan. Pencerahan positif dan memberikan. Jawaban kepastian yang kontras pencegahan penyelamatan program bantuan pangan. Beras 10 kg serta kelancaran program SPHP( stabilitas program harga pangan).
Perencanaan audensi/ diskusi publik dari kelompok para aktivis mahasiswa dan beberapa awak media dibawah JPJ jurnalis mitra wilayah Hukum Polda Jawa Barat.
Menurut keterangan yang disampaikan salah satu Ketua Aliansi MPN yang enggan menyebutkan namanya salah satu nya bertujuan keikutsertaan mahasiswa dan jurnalis memberikan kontribusi untuk perbaikan program bantuan pangan. 10 kg beras dan berdiskusi dengan panitia pelaksana dua program yang terlibat juknis hak serta tanggung jawab setiap pelaksana program dalam melaksanakan pungsi sosial kontrol yang senantiasa
bersinergi berupaya memberikan masukan agar tercipta setiap pelaksanaan penyelenggaran program bantuan ada tiga poin topik pembahasan pada diskusi yang rencananya akan di sampaikan, diantaranya menyoroti tiga hal penting yang menjadi nilai dasar dasar regulasi dua pelaksanaan. Program bantuan pangan dan program SPHP yaitu :
*.Penerapan oleh kejelasan sangksi baik panitia program baik administrasi dan sangsi subtansi pokok berupa ketegasan hukuman bagi setiap oknum yang melakukan kajian dan Penelaahan beberapa kali kejadian peristiwa program bantuan pangan beras 10 kg dan melakukan tindakan tegas berupa adanya dugaan melwan hukum penyelewengan pendistribusian beras yang seharusnya secara maksimal untuk downline. Pedagang Beras diduga di selewengkan dengan tujuan untuk bisnis dan mendapatkan keuntungan yang mengambil dari Hak Downline bantuan d beras.
*. Mempertegas bentuk pengawasan secara progresif agar panitia dan yang terlibat secara prinsipil integritas masing masing panitia program yang secara pertanggung jawaban secara maksimal dilaksanakan sesuai dengan komitmen pelaksanaan juknis program Bantuan pangan beras 10 kg dan program SPHP
*. Melakukan secara bersama sama beberapa terhadap beberapa peristiwa permasalahan dugaan perbuatan yang serupa terjadi berulang agar panitia bisa melakukan penelaahan sebab akibat yang menjadi pemicu setiap peristiwa adanya dugaan peristiwa polemik permasalahan agar semua panitia fokus, pada setiap objek yang baik diduga dilakukan oleh panitia pelaksana program maupun oleh oknum penyusup secara tegas dan lugas panitia program melakukan. Tindakan sangksi-sangksi baik secara administrasi dan sanksi hukuman pidana yang melibatkan dalam proses penyelidikan nya oleh aparat penegak hukum.
Dari beberapa pendapat aktivis serta jurnalis dari perencanaan antara Mahasiswa dan beberapa jurnalis audensi/diskusi publik yang akan melibatkan unsur Jajaran pejabat yang yang berkaitan dengan Bapanas, Bulog Jawa barat dan beberapa panitia yang terlibat menjadi kedua program, harapan nya dari hasil diskusi tersebut membawa dampak perubahan positif jika metode diskusi tersebut Lebih menampung pendapat untuk solusi dan menghindar saling melakukan justifikasi antara pihak yang berdiskusi agar terwujud kondusifitas kelancaran program agar melakukan setiap masukan menjadi koreksi perbaikan kedua pelaksanaan.
Dua program agar setiap panitia program mewaspadai adanya celah kesempatan kepada pihak yang dinilai rentan untuk menjadi terjadi nya. Pokok permasalahan agar secara kemaslahatan dan kemanfaatan nya bisa sama oleh masyarakat dan seluruh jajaran panitia program yang sesuai dengan Ekspektasi yang maksimal.
Sumber Berita : Toni Rahmat
Tim pena jurnalis .com Garut : Siti Halimah/Iwan Setiawan
Editor : Asep NS
