Penajounarlis.com-Rumpin, Bogor. Mencuatnya beberapa temuan tentang ketidakakuratan data serta lemahnya integrasi dan koordinasi data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) terutama untuk penanggulangan dampak Pandemi Covid-19, membuat beberapa pihak dan oknum tidak bertanggungjawab, memanfaatkan kelemahan tersebut dengan melakukan manipulasi data dan praktek kecurangan untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Demikian diungkapkan Profesor Doktor Asep Warlan Yusuf SH. MH., pengamat sosial dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan (Unpar) Bandung saat dihubungi wartawan media ini. Dia mengungkapkan, saat ini memang masih terjadi dan ditemukan adanya sejumlah ketidakseragaman data yang dimiliki antara pemerintah pusat dan daerah. “Padahal seharusnya, basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) secara kuat, mengikat dan akurat,” tegas Asep Warlan Yusuf.
Dia menjelaskan, adanya beberapa temuan kasus di lapangan terkait bansos seperti bantuan yang salah sasaran, tidak sinkronnya (tidak berjalannya) koordinasi lintas sektoral dan lain – lain, merupakan indikasi dari lemahnya sistem dan tidak akuratnya verval data yang dipakai saat ini. “Pelaksanaan verval data itu kan untuk sinkronisasi dan akurasi. Maka seharusnya yang dilakukan dalam verval itu adalah dengan sistem verval bottom up (data dari bawah), bukan top down (data dari atas) dan bersifat mengikat. Contohnya seperti basis data yang ada di KPU dan BPS,” ujar Asep Warlan Yusuf.
Profesor Ilmu Hukum ini juga mengungkapkan, ada 4 faktor yang membuat pelaksanaan program bansos belum berjalan secara efektif dan terkesan masih rawan penyelewengan. Empat faktor itu adalah lemahnya data dan peta kondisi, lemahnya SDM pengelola, lemahnya moral hazard masyarakat dan minimnya sarana teknis serta kontrol distribusi. “4 faktor kelemahan ini harus segera diperbaiki. Salah satunya adalah dengan mengadakan verval data yang mengikat serta dilakukan dari pemerintahan paling bawah yaitu RT, RW, Pemdes dan seterusnya,” cetusnya.
Dia juga menegaskan, keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial, harus dapat memenuhi 4 aspek yaitu, pengalokasian (distribusi), pemanfaatan (tepat sasaran), pelaporan (keterbukaan/transparan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). “Makanya, dalam regulasi bansos terutama di masa pandemik, ada dibentuk public complain unit (PCU) atau pusat pengaduan masyarakat. Sebagai bagian kontrol langsung dari masyarakat,” paparnya.
Ditanya terkait tugas pengawasan yang melekat pada setiap aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan program bansos, Profesor Asep Warlan Yusuf menandaskan bahwa, hal tersebut harus terus dilakukan dan jangan dijadikan alasan untuk saling melempar tanggungjawab tupoksi kerja setiap lembaga/instansi. “Seluruh aparatur negara harus terlibat dalam melakukan pengawasan secara ketat dan berjenjang. Termasuk didalamnya aparat penegak hukum (APH). Hal ini penting karena bansos itu adalah urusan hajat hidup orang banyak atau masyarakat.” Pungkasnya.

~ Profesor Asep Warlan Yusuf, Dosen FH Unpar Bandung.
( Boim / Mj. Fahri )















