BeritaGMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama)Lintas DaerahLintas ProvinsiNewsPena Journalis

Proyek Fiber Optik di Cikarang Selatan Diduga Langgar UU K3 dan UU No. 1 Tahun 1970

×

Proyek Fiber Optik di Cikarang Selatan Diduga Langgar UU K3 dan UU No. 1 Tahun 1970

Sebarkan artikel ini

Penajournalis.com Cikarang Selatan, Bekasi – Proyek pemasangan kabel fiber optik bawah tanah di Jalan Kodam, Kampung Kebon Kopi, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan. Proyek yang diduga dikerjakan oleh PT (PG/zanety) ini dikeluhkan warga dan pengguna jalan karena dinilai abai terhadap keselamatan kerja dan diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pantauan di lapangan pada Senin, 14 April 2025, menunjukkan minimnya penerapan standar keselamatan kerja (K3) di lokasi proyek. Tidak adanya papan informasi proyek, kondisi lokasi kerja yang semrawut, serta minimnya fasilitas keselamatan bagi pekerja menjadi perhatian utama. Para pekerja mengaku tidak mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, bahkan BPJS Ketenagakerjaan pun tidak diberikan. “Kami hanya menjalankan tugas. Fasilitas safety dan K3, bahkan APD, tidak diberikan oleh kontraktor. Kami hanya buruh, perlindungan keselamatan tidak ada,” ungkap salah satu pekerja kepada awak media penajournalis.com.

Upaya konfirmasi kepada pihak pelaksana proyek melalui pesan WhatsApp hingga saat ini belum membuahkan hasil. Informasi mengenai panjang jalur kabel yang terpasang, kedalaman galian, dan spesifikasi teknis lainnya juga tidak diperoleh.

Ketiadaan fasilitas K3 dan APD yang memadai bagi para pekerja diduga melanggar UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Regulasi tersebut mengatur aspek kesehatan dan keselamatan kerja untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Kondisi proyek yang semrawut dan minimnya informasi di lokasi juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi kecelakaan bagi pengguna jalan. Ketiadaan penanggung jawab proyek di lokasi membuat proses konfirmasi terkait hal ini menjadi sulit.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menganjurkan agar seluruh proyek di wilayahnya menerapkan prosedur K3 dan menyediakan APD bagi para pekerja. Pihak berwenang akan memberikan teguran atau sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut.

Media penajournalis.com akan melaporkan temuan ini kepada instansi terkait agar dapat memberikan teguran kepada kontraktor yang mengabaikan keselamatan pekerja dan pengguna jalan, serta untuk mencegah pemberian izin proyek kepada kontraktor yang tidak menjalankan prosedur K3 sesuai ketentuan. Diharapkan pihak terkait segera mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan pekerja dan pengguna jalan serta menegakkan peraturan yang berlaku.

Al Jupri Munawa 

Editor: Asep NS 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *