Penajournalis.com Kabupaten Bogor Pelaksanaan Proyek pembangunan jalan cor beton yang kini tengah berlangsung dikerjakan di wilayah Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tidak memiliki papan plang proyek dan dinilai telah menyalahi Keputusan Presiden (Kerpres) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan maksud tertentu.
Dalam pelaksanaan pembangunan proyek pembangunan jalan cor beton tersebut, pihak pelaksana pembangunan proyek yang dipercaya sebagai pelaksana dan diperkirakan akan menggunakan uang Negara bernilai Ratusan Jutan Rupiah tersebut tidak memasang papan plang proyek.
Tidak terpasangnya papan plang proyek di sepanjang pekerjaan proyek pembangunan jalan cor beton oleh pihak pelaksana mengundang perhatian masyarakat, terkhusus Pemuda yang ada diwilayah Kelurahan Padasuka, mengingat masih ada beberapa hal yang sebenarnya patut diprioritaskan oleh Kelurahan namun tidak terealisasi sampai saat ini, salah satunya Perbaikan Drainase yang tak kunjung dating, alhasil mengakibatkan banjir kepada pemukiman warga.
Dari pantauan Wartawan penajournalis.com, disepanjang pembangunan jalan cor beton tidak terlihat Pagu Anggaran, yang sudah semestinya terpampang jelas dilokasi guna bentuk Transparansi Anggaran dan lain sebagainya.
Ditambah lagi saat ini sedang massa pandemi Covid-19, tentu hal ini menarik untuk menjungjung tinggi Keterbukaan Informasi, supaya masyarakat mengerti dan tidak skeptis terhadap kelurahan padasuka.
“Bagi pihak yang tidak memasangkan papan plang proyek di sepanjang jalan itu merupakan proyek siluman dan melanggar Keppres serta UU KIP yang ada, seperti yang kita lihat saat ini tengah berjalan nya pembangunan proyek dengan pengecoran jalan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
“Setiap pelaksanaan pekerjaan proyek Negara papan proyek diharuskan ada terdapat pada lokasi pekerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan tersebut.
Setiap pekerjaan proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah dengan tidak adanya plang nama proyek pengecoran jalan membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan tersebut yang tujuannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan.
Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan saat ini paket pekerjaan pembangunan jalan cor beton yang sedang dikerjakan itu juga belum kita ketahui apakah menggunakan anggaran APBD, APBD Provinsi atau APBN dan tidak di ketahui juga panjang lebar dan ketebalan Pengecoran jalan tersebut.
Pada keppres No.80 Tahun 2003 yang mana wajib menginformasikan kepada publik seperti nama perusahaan pelaksanaan dan pengawasan, kemudian ukuran jalan, tanggal pelaksanaan, masa berakhir pekerjaan, sumber dana dan jumlah anggaran kegiatan dan itu perlu diketahui oleh masyarakat luas dan khususnya warga Kelurahan Padasuka.
Ditempat yang lain, Dede Jujun selaku Kader HMI-MPO berpendapat, “Seharusnya pihak dinas terkait menegur pihak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan proyek jalan dengan Cor beton tersebut dan memberi sanksi sesuai aturan yang ada, dan pihak pengawas terkait harus menghentikan pekerjaan tersebut, sebelum memasang plang nama proyek, jangan dibiarkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek tersebut.” Tutupnya
(Rusdi Cassidy)
