Penajournalis.com Bekasi, 25 Mei 2025 – Proyek rehabilitasi ruang kelas SDN Sukasari 03 di Kampung Ceper Karedok, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, yang dikerjakan oleh PT. Mutiara Settong Empak, menuai kecaman. Berbagai elemen masyarakat, LSM, dan media menilai proyek tersebut mengabaikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini disampaikan pada Sabtu, 25 Mei 2025.
Dugaan pelanggaran K3 ini dinilai sangat serius, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara jelas mengatur standar K3 yang wajib dipatuhi. Ketidakpatuhan ini tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar.
Berdasarkan pengamatan awak media di lokasi, ditemukan fakta bahwa pekerja tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “Kami tidak diberi fasilitas APD yang layak, BPJS pun tidak ada. Hanya pekerja biasa, soal spesifikasi atau lainnya kami tidak tahu. Silakan konfirmasi ke mandor atau pelaksana,” ujarnya. Upaya konfirmasi melalui WhatsApp kepada mandor juga tidak membuahkan hasil.
Proyek senilai Rp 2.252.078.000,00 (berdasarkan kontrak Nomor 000.3.3/194/SPP/-BN-DCKR/2025 tertanggal 21 April 2025, dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender, mulai 21 April 2025 hingga 18 Agustus 2025, dan bersumber dari APBD TA 2025) ini seharusnya menjadi contoh penerapan K3 yang baik. Namun, realitanya justru sebaliknya.
Seorang warga sekitar mengungkapkan kekhawatirannya, “Sebagai masyarakat, saya senang dengan adanya pembangunan ini. Namun, dengan anggaran yang besar, kualitas material harus terbaik. Saya juga punya kewajiban memantau proyek ini karena dananya berasal dari pajak masyarakat,” tegasnya.
Proyek ini perlu diawasi ketat untuk memastikan keselamatan pekerja dan kualitas pembangunan. Media, sebagai kontrol sosial, akan terus melaporkan temuan ini kepada instansi terkait. CV/PT yang terbukti abai terhadap K3 dan keselamatan pekerja seharusnya tidak lagi diberi tender proyek pembangunan. Saat berita ini ditayangkan, mandor dan pengawas proyek tidak berada di lokasi.
Al Jupri Munawa
Editor: Asep NS
