Penajournalis.com Kabupaten Garut, Jawa Barat – Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang digulirkan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat ekonomi rendah, justru menimbulkan polemik di Desa Wangunjaya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Informasi yang dihimpun Penajournalis.com menyebutkan adanya dugaan raibnya dana PKH dan BPNT, penghapusan data KPM, dan pengondisian oleh panitia pelaksana. Informasi ini diperoleh dari beberapa narasumber masyarakat setempat.
Salah satu kasus yang mencuat adalah pengalaman Dede Roni, warga Desa Wangunjaya, yang menceritakan tentang raibnya dana PKH dan BPNT milik ibunya, Enah, seorang lansia penerima manfaat. Berdasarkan histori call data SIKNG Desa Wangunjaya, terdapat transaksi penarikan dana hingga Oktober 2024, namun Enah sama sekali tidak pernah menerima kartu PKH dan BPNT, dan tidak pernah menerima dana bantuan tersebut. Dede Roni telah beberapa kali menanyakan hal ini kepada panitia program dan pihak Bank Mandiri, namun tidak mendapatkan kejelasan. Lebih mengejutkan lagi, Dede Roni kemudian diberitahu bahwa nama ibunya telah dihapus dari data SIKNG tanpa pemberitahuan.
Dede Roni menduga adanya konspirasi antara oknum tenaga pendamping di tingkat desa dan kabupaten yang diduga telah menahan kartu PKH dan BPNT milik ibunya, sehingga dana bantuan tersebut ditarik oleh oknum panitia. Hal ini mengakibatkan kerugian materiil bagi Enah dan menimbulkan keprihatinan. Selain kasus ibunya, Dede Roni juga menyebutkan bahwa program PKH kakaknya telah dihentikan.
Polemik ini bukan hanya dialami oleh Enah dan keluarganya. Beberapa KPM di Desa Wangunjaya dan kecamatan Pakenjeng diduga mengalami hal serupa. Peristiwa ini telah mendapat perhatian dari aktivis mahasiswa, kelompok swadaya masyarakat, dan media nasional di Jawa Barat. Dede Roni, dengan dukungan dari berbagai pihak, berencana melakukan audiensi kepada Bupati Garut setelah Idul Fitri mendatang. Audiensi tersebut akan mengundang perwakilan Kementerian Sosial, panitia program PKH dan BPNT dari Dinas Sosial, Pemdes Wangunjaya, Bank Mandiri, dan Kantor Pos. Tujuannya adalah untuk mencari keadilan dan mengungkap penyebab raibnya dana PKH dan BPNT, serta penghapusan dan penghentian program bagi penerima manfaat. Dede Roni berharap audiensi ini dapat menghasilkan tindakan komprehensif dan tegas dari pemerintah terhadap oknum yang terlibat dan meningkatkan pengawasan program PKH dan BPNT.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak panitia program PKH dan BPNT Desa Wangunjaya dan Kabupaten Garut belum memberikan keterangan resmi.
Team liputan Penajournalis Kab. Garut
Editor: Asep NS
