Penajournalis.com Jakarta, Kamis 6 Maret 2025 – Penyerahan kunci Kampung Susun Bayam yang dijadwalkan hari ini, pukul 14.00 WIB, oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anung Pramono yang didampingi oleh Wakil Gubernur Rano Karno mendapatkan antusias warga. Meskipun sekitar 100 kepala keluarga (KK) dari total 133 KK penghuni Kampung Susun Bayam (dari total 133 KK) tidak menerima undangan acara tersebut. Ketidakhadiran mereka dalam acara tersebut memicu aksi solidaritas dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang turut hadir di lokasi untuk memberikan dukungan.
Para warga yang tergabung dalam PWKB merasa hak mereka untuk turut serta dalam acara penyerahan kunci diabaikan. Kejadian ini menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan mengenai transparansi proses relokasi dan pembagian unit hunian di Kampung Susun Bayam.
“Kami merasa sangat kecewa karena tidak diundang dalam acara penting ini,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. “Padahal, kami juga berhak mendapatkan kunci dan menempati unit hunian di Kampung Susun Bayam.”
Selain masalah undangan, warga Kampung Baru Ancol yang berjualan di kawasan Ancol juga memanfaatkan kesempatan kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Rano Karno, untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka mengeluhkan aturan baru yang diterapkan oleh PT Jaya Ancol Tbk terkait sistem reseller gerobak dagang.
Sandra, salah satu warga Kampung Baru Ancol, mengungkapkan keresahannya. “Kami berharap Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mendengarkan aspirasi kami,” kata Sandra. “Aturan satu roda dua reseller ini sangat memberatkan kami. Kami mohon agar aturan tersebut dikembalikan seperti semula, satu reseller satu roda, agar kami bisa tetap berjualan dan menghidupi keluarga kami.”
JRMK menyatakan dukungan penuhnya kepada warga Kampung Susun Bayam dan warga Kampung Baru Ancol. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan seluruh warga mendapatkan haknya. Kehadiran JRMK di Kampung Susun Bayam diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah.
Kejadian ini menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam program relokasi dan pembangunan perumahan bagi warga kurang mampu. Pihak pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas dan solusi yang adil bagi seluruh warga yang terdampak. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya partisipasi warga dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.
Team liputan
Editor: Asep NS
