Penajournalis.com, Bandung – Ironi memang, dikala pandemik seperti ini, PHK sepihak tanpa alasan yang jelas terjadi diberbagai wilayah, pihak perusahaan mengklaim merasa dirugikan, lalu pengabdian para karyawan yang telah menguntungkan pihak perusahaan jika dihitung dari inkam penjualan hasil industri yang diterima oleh perusahaan dan tidak setara dengan upah yang diterima oleh para karyawan/buruh, belum lagi ditambah UU tentang Omnibuslaw yang sempat ditolak dengan aksi demo dari berbagai serikat buruh.
THR (Tunjangan Hari Raya) yang tidak sesuai, upah minimum regional (UMR) yang dari sejak dahulu diduga ditemukan diberbagai perusahaan tidak sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, hingga PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang sepihak seakan menjadi momok bagi para karyawan/buruh, serta dijadikan permainan yang kapanpun bisa dimainkan oleh perusahaan-perusahaan yang diduga (Saenae dewek) seenaknya melakukan hal-hal tersebut.
Meskipun demikian, tidak menyurutkan semangat dari yang peduli kepada 210 karyawan CV. SandangSari yang saat ini sedang digugat oleh pihak manajemen perusahaan tempat mereka mencari nafkah, menurut informasi yang diterima oleh team liputan dari salahsatu narasumber yang berpihak kepada perjuangan tergugat (210 karyawan CV SandangSari) Sri Hartati., bahwa saat ini telah terkumpul donasi sebesar Rp.4.653.700,
Sri Hartati (Divisi Hukum dan Advokasi SBM F SEBUMI), pun menambahkan, ” Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak kami, dan bagi siapapun yang peduli serta ingin dan yang telah mendonasikan uang koin nya, kami ucapkan banyak terimakasih dan menanti kepeduliannya untuk berdonasi “.
” Hal ini kami lakukan untuk membayar ganti rugi yang diinginkan oleh pihak perusahaan, dan nantinya jika sudah terbayarkan kami pun akan mencoba dengan berbagai macam cara yang sesuai prosedur untuk mendapatkan hak-hak para karyawan/buruh yang digugat “.
Lanjut Sri Hartati, Berikut ini adalah Kronologis yang menjadi pemicu awal mula terjadinya PROTES
SPONTANITAS yang dilakukan oleh Karyawan CV.SandangSari dan mengakibatkan
210 Orang Buruh diGugat oleh CV.SandangSari atas tuduhan telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH ) dengan tuntutan ganti rugi sebesar
Rp 12.007.969.666 (Dua Belas Milyar Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh
Sembilan Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
PEMBAYARAN UPAH SEBESAR 35% SELAMA LIBUR BERGILIR AKIBAT COVID-19
Bahwa CV.SANDANGSARI adalah perusahaan swasta berbadan hukum dan
bergerak dibidang Tekstil, yang beralamat diJalan A.H.Nasution No.105A–
Bandung
Bahwa Serikat Buruh Mandiri CV.SandangSari (SBM CV.SandangSari)
adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sah telah tercatat pada Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung berdasarkan SK Pencatatan Nomor :250/SB/S.S/CTT.51–Disnaker/2006 dan berafiliasi pada Federasi Serikat
Buruh Militan (FSEBUMI).
Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 13.30 wib Pihak
Management CV.SandangSari yang diwakili oleh Ibu Triani (Manager HRD)
yang didampingi oleh Ibu Fina (Staff HRD), secara mendadak memanggil
perwakilan dari tiap-tiap Serikat Buruh (SBM FSEBUMI, PPB KASBI dan
(SP2EM) untuk dapat menghadiri pertemuan yang diadakan di Showroom
(Ruang Pertemuan)
Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas permasalahan
Pertukaran Hari Libur Nasional dengan ketentuan, tanggal 10 April 2020
digeser ke tanggal 11 April 2020 dan tanggal 7 Mei 2020 ke
tanggal 2 Mei 2020;
Pengaturan libur secara bergilir dengan ketentuan 50% masuk kerja
dan 50% libur, dimulai tanggal 3 April 2020 s.d 13 April 2020
Upah selama libur bergilir, dengan ketentuan upah selama libur akan di
bayar sebesar 25% dari UMK
Bahwa pada saat pembahasan upah selama libur, perwakilan dari 3 (tiga)
Serikat menanyakan “ kenapa hanya dibayar 25%? ” Karena pada dasarnya
libur tersebut dilakukan atas keinginan perusahaan bukan keinginan karyawan, dan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 93 Ayat 2 (dua) Huruf (f) yang berbunyi “pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun
halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”
Bahwa pada saat itu dari ketiga SP/SB menyampaikan pendapat/masukannya,
dikarenakan perusahaan tetap hanya mau membayar upah25%. Sedangkan
dari serikat sendiri tetap mau dibayar 100% dengan alasan pekerjaan yang
begitu banyak karena Order yang banyak dan ditarget maka dari Serikat
menyampaikan masukannya, yaitu
Karyawan tetap bekerja tetapi perusahaan harus menyediakan alat pelindung
kesehatan untuk karyawannya, seperti menyediakan masker, menyediakan
Handsanitaizer, dan menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh
Bahwa pada saat itu IbuTriani dan Ibu Fina menjawab, perusahaan sudah
berusaha mencari untuk membeli alat pendeteksi tubuh tetapi tidak ada yang
menjualnya dan sudah pesan ke Toko Sakura tetapi pengirimannya akan
dilakukan setelah lebaran.
Dari pihak Serikat menawarkan siap mencarikan alat pendeteksi tersebut, dan perusahaan juga siap membelinya apabila dari
Serikat ada yang bisa mendapatkan alat tersebut.
Bahwa dikarenakan belum ada kesepakatan terkait jadi tidaknya libur bergilir,
maka dari ketiga Serikat Buruh menyampaikan akan diadakan rapat diinternal masing-masing dengan anggota terkait upah yang disampaikan oleh
perusahaan.
Dari Perusahaan menyampaikan silahkan dirapatkan sambil
menunggu adanya alat pendeteksi, dan akan dibahas lagi pada tanggal2 April
2020;
Bahwa pada saat itu sekitar pukul 15.00 wib, dari pihak Serikat buruh
menyampaikan via WhatApps bahwa sudah mendapatkan alat pendeteksi
suhu tubuh. Tetapi Ibu Triani menolak untuk membelinya dengan alasan
harga yang terlalu mahal .
Bahwa pada tanggal 2 April 2020 kembali dilakukan pertemuan lanjutan untuk
membahas mengenai rencana libur bergilir dengan upah selama libur dibayar
sebesar 25%, yang dihadirioleh Manager HRD dan ketiga Serikat Buruh,
namun pada saat itu tetaptidak ada kesepakatan karena dari ketiga Serikat
menolak dibayar upah 25% selama diliburkan. Karena hal tersebut pihak
management menyampaikan agar tetap bekerja seperti biasa sampai ada
pengumuman resmi
Bahwa tanggal 3 April 2020 terjadi pertemuan lanjutan, dari pihak perusahaan
diwakili oleh Manager HRD Ibu Triani sedangkan dari Serikat Buruh SBM F
SEBUMI (Aan Aminah, Tuti Rubaiah, Aat Karwati, Meti, Rima P, Yani Mulyani)
dan SP2EM (Hasan Sadikin, Soni H, Dede Sudiana).
Untuk membahas perubahan schedule mulai libur bergilir menjadi tanggal 06 April 2020 s.d 18 April 2020 dan upahnya menjadi 35% dengan alasan produksi dan orderan
berkurang serta tidak adanya pemasukan keuangan. Namun dari Serikat
Buruh (SBM FSEBUMI dan SP2EM) tetap menolak upah dibayar 35%, karena
pada saat itu Produksi masih berlangsung dan pengiriman juga masih tetap
berjalan, dan pertemuan berakhir tanpa adanya kesepakatan.
Bahwa pada tanggal 4 April 2020, terjadi pertemuan lanjutan tetapi tidak ada
kesepakatan dan hasilnya tetap deadlock. Namun saat itu pihak perusahaan
telah mengambil keputusan sendiri dengan mengeluarkan Internal Memo
Nomor 98/IM/HRD-PERS/IV/2020 Tertanggal 4 April 2020 Perihal Ketentuan
Libur Virus Corona (COVID19) dengan isi
Meliburkan karyawan/karyawati CV.SandangSari sejumlah50 persen
Hari yang diliburkan terhitung mulai tanggal 6 April 2020 s.d 18 April
2020 Pada hari kerja yang diliburkan perusahaan akan membayarkan
sebesar 35% dari gaji pokok.
Karyawan diwajibkan masuk sesuai jadwal yang sudah diatur oleh
kepala bagian masing-masing.
Masuk kerja diluar ketentuan jadwal yang sudah ditentukan oleh kepala
bagian masing-masing upah tidak dibayarkan
Pada hari yang diliburkan dimohon untuk melakukan aktifitas dirumah masing-masing.
Bahwa Sebelum keluarnya Internal Memo, pihak Serikat Buruh (SBMF
SEBUMI dan SP2EM) mencoba mengirim surat langsung ke Pemilik
Perusahaan tetapi ditolak,
Bahwa pada tanggal 6 April 2020, terjadi pertemuan lanjutan dan dihadiri
petugas dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Bapak Tedi selaku Mediator
Hubungan Industrial. Hasilnya Bapak Tedi menyarankan agar perusahaan
tidak memakai jasa Lawyer/pengacara dalam permasalahan ini tetapi Ibu
Triani tetap tidak sepakat dan pada saat itu Bapak Tedi mendorong Bipartite
untuk dilakukan di Disnaker;
Bahwa sejak saat itu segala bentuk upaya dalam rangka penyelesaian
permasalahan tersebut seakan dibatasi dan selalu dilemparkan ke Lawyer/pengacara; Bahwa pada tanggal 7 April 2020, dilakukan Bipartite di DinasTenaga Kerja
Kota Bandung sebagai tindak lanjut atas masukan yang diberikan Dinas
Tenaga Kerja. Pihak perusahaan diwakili oleh kuasa hukumnya Dominikus
sedangkan dari Serikat Buruh dihadiri oleh beberapa orang Pengurus Serikat
Buruh (SBM FSEBUMI dan SP2EM) dan turut disaksikan oleh Pihak Mediator
Hubungan Industrial. Tetapi hasilnya tetap deadlock karena perusahaan
menyatakan untuk tetap membayar upah sebesar 35% selama libur bergilir,
meskipun dari Serikat Buruh (SBMF SEBUMI dan SP2EM) sendiri sudah
menawarkan turun dari 100% tetapi diatas 75%.
Bahwa apabila mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia No.M/3/HK.4/III/2020 pada Bab II point4. Sudah jelas
diatur harus ada kesepakatan antara pengusaha dan Buruhnya/SP/SB, yaitu:
“Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat
kebijakan pemerintah didaerah masing-masing guna pencegahan dan
penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh
pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan
kelangsunga nusaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran
upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh”.
Bahwa pada tanggal 9 April 2020, Managemen Perusahaan kembali
mengeluarkan Internal Memo Nomor:99/IM/HRD-PERS/IV/2020 Tertanggal
9 April 2020 Perihal perpanjangan ketentuan libur Virus Corona (COVID19),
hal ini pun dilakukan tanpa adanya kesepakatan dengan buruhnya (Serikat
Buruh), yang isinya menyatakan Meliburkan karyawan/karyawati CV SandangSari secara keseluruhan.
Hari yang diliburkan terhitung mulai tanggal 12 April 2020 s.d 26 April
2020. Perusahaan akan mereview kembali situasi terakhir per tanggal 26 April
2020. Pada hari kerja yang diliburkan perusahaan akan membayarkan upah
sebesar 35% dari gaji pokok.
Pada hari yang diliburkan dimohon untuk melakukan aktifitas dirumah
masing-masing serta menjaga kesehatan
Kebijakan perusahaan untuk memperpanjang libur karyawan secara
menyeluruh merupakan wujud dalam mendukung pemerintah untuk
pencegahan terjadinya mata rantai penyebaran virus corona (COVID-
19), serta keadaan ekonomi perusahaan yang semakin menurun Dimohon pengertian dari seluruh karyawan untuk menyikapi hal
tersebut.
Hal-hal yang belum diatur dalam internal memo ini akan diatur kembali
dikemudian hari oleh pihakperusahaan
Jika mengacu pada internal memo tersebut secara otomatis untuk proses produksi
Libur Total untuk semua bagian, namun faktanya sejak pengumuman ditempel
masih ada beberapa bagian yang tetap bekerja sampai dengan tanggal 21 April
2020, sebagai fakta pada tanggal 16 April 2020, Kepala Bagian Weaving Ishikawa, menelepon
beberapa karyawan (Maintenance/Montir) disuruh masuk kerja untuk
memperbaiki beberapa mesin.
Pada tanggal 19 April 2020,Kepala Bagian Packing II menghubungi beberapa
orang karyawan Bagian Packing.Via WhatApps, SMS dan ada juga yang
ditelpon langsung, disuruh masuk kerja pada tanggal 20 dan 21 April 2020,
dengan alasan Kepala Bagian tersebut disuruh oleh Bapak Tatang Taruna miharja (Dirut) untuk menyelesaikan beberapa pengiriman barang yang sempat tertunda. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Perusahaan tidak konsisten dengan
keputusannya sendiri.
(Lucky Herdianto)
