Penajournalis.com- Mengingatkan agar semua pihak terkait diantaranya MKKS ( Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ) atau KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) , Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Pihak Dinas Pendidikan baik Kota/Kabupaten maupun Dinas Pendidikan Provinsi harus berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak dan pihak sekolah khususnya sekolah berstatus negeri harus transparan dalam mengelola dana BOS.
“Dana BOS merupakan program yang diusung oleh Pemerintah pusat dari tahun 2004 saat ini untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh indonesia baik swasta maupun sekolah negeri. Bantuan pendidikan berbentuk dana tersebut diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar, pada kenyataannya BOS itu ( Biaya Orang no Satu ) disekolah.” Paparan Biantoro
Adapun besaran alokasi Dana BOS disetiap sekolah yaitu :
- Untuk sekolah SD Rp. 900.000 Per satu orang peserta didik setiap tahun.
- Untuk sekolah SMP yaitu sebesar Rp. 1.100.00 per satu orang peserta didik setiap tahun.
- Untuk sekolah SMA yaitu sebesar Rp. 1.500.000 per satu orang peserta didik setiap tahun.
- Untuk sekolah SMK yaitu sebesar Rp. 1.600.000 per satu orang peserta didik setiap tahun.
- Sekolah terintegrasi (SDLB,SMPLB,SMALB,SLB) sebesar Rp. 2.000.000 per satu peserta didik setiap tahun.
- Sekolah Negeri atau Swasta tingkat SLTA baik SMA maupun SMK ada dana subsidi dari Provinsi namanya dulu dikenal dengan BOS Provinsi sekarang dikenal dengan BPMU ( Biaya Pendidikan Mutu Universal ) kisarannya Rp. 400.000 – Rp. 500.000 per siswa pertahun sejumlah siswa yang terdaftar disekolah tersebut.
Biantoro selaku Dewan Pembina media Penajournalis.com menegaskan, artinya Besaran jumlah Dana BOS yang diterima setiap sekolah adalah Jumlah Besaran pertingkat sekolah dikali Jumlah murid yang ada disekolah tersebut. Itu bukanlah jumlah yang kecil apabila jumlah murid disekolah tersebut lebih dari 1000 (seribu) peserta didik di sekolah tersebut.
Biantoro menambahkan, Bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS ada aturan mainnya yaitu harus sesuai Juknis ( Petunjuk Teknis ) dan Juklaknya ( Petunjuk Pelaksanaanya ) Yang mengacu pada Permendikbud yang berlaku pada tahun ajaran tersebut yang pada kenyataannya masih banyak sekolah sekolah hal tersebut dijadikan formalitas belaka.
Maka dari itu Semua Pihak terkait dan Sekolah harus berani Transparan dan mempublikasikan realisasi pengelolaan dan penggunaan Dana BOS tersebut. Publik ( Media ) masyarakat, dan orang tua murid harus tahu berapa jumlah dana BOS yang diterima sekolah tersebut per triwulannya serta digunakan untuk apa saja. Penggunaan Dana BOS tersebut juga harus disertai bukti yang akurat seperti kwitansi dan stempel asli bukan buatan sekolah tersebut dan buku arus kas masuk dan arus kas keluarnya jelas juga akurat.
Biantoro kembali menegaskan, media penajournalis siap memantau Realisasi Dana BOS. Jangan sampai Dana BOS dikorupsi dengan cara manipulasi kwitansi Jangan sampai laporan yang disampaikan merupakan laporan fiktif. Sebagaimana tertuang dalam juknis Dana BOS yang menyatakan “Sekolah harus mempublikasikan pelaporan baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS kepada masyarakat secara terbuka. Dipertegas juga sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pungkas Biantoro.
Senada dengan pimpinan redaksi penajournalis.com menuturkan, “setiap upaya dan tindakan korupsi akan diproses secara hukum yang berlaku. Sebagaimana juga ditegaskan dalam UU Tipikor yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2001.
Sebagaimana tertuang pada pasal 2 dan 3 terkait Korupsi keuangan negara/perekonomian negara yang menyatakan yaitu :
Pasal 2
(1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.
Pasal 3
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
Asep NS Juga menegaskan, “Selaku bagian dari control sosial saya mengingatkan agar kiranya lembaga pendidikan dan seluruh pihak terkait untuk dapat menjadi teladan yaitu Anti terhadap Korupsi, “Tutup Pimred tersebut.
(Redaksi)
