Penajournalis.com Purworejo, Jawa Tengah 23 Juli 2025 – Sistem pengelolaan parkir di Kabupaten Purworejo menuai pertanyaan publik menyusul adanya perbedaan keterangan antara Dinas Perhubungan (Dishub) Purworejo dengan pengakuan para juru parkir (jukir) di lapangan. Perbedaan ini menimbulkan dugaan adanya praktik yang menyimpang dalam pengelolaan pendapatan parkir.
Sejumlah jukir di Purworejo, termasuk salah satunya yang bertugas di Jalan KH Ahmad Dahlan, mengungkapkan bahwa mereka diwajibkan menyetor pendapatan harian kepada Dishub berdasarkan target, bukan berdasarkan jumlah karcis yang terjual. Salah satu jukir bahkan mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan di atas materai yang berisi sanksi pengunduran diri jika gagal mencapai target. “Buat apa karcis? Kami setor langsung ke Dishub,” ujar seorang jukir yang enggan disebutkan namanya. Jukir lain yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, dan menyebutkan bahwa setoran harian dikumpulkan oleh seorang pegawai Dishub berinisial H.
Pernyataan jukir ini bertolak belakang dengan pernyataan Okta Satriawan, Kasi Parkir Dishub Purworejo. Okta menegaskan bahwa Dishub telah memasang pengumuman di area parkir yang menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu membayar jika tidak menerima karcis parkir. “Tidak usah bayar kalau tidak ada karcis parkir,” tegasnya.
Perbedaan keterangan yang signifikan ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting:
– Kemana larinya pendapatan parkir jika jukir menyetor berdasarkan target, bukan jumlah karcis yang terjual?
– Apakah sistem target yang diterapkan Dishub sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
– Apa peran pegawai Dishub berinisial H dalam pengumpulan setoran harian dari para jukir?
– Apakah penggunaan karcis parkir hanya sebagai formalitas belaka?
Perbedaan pernyataan antara Dishub dan para jukir ini menimbulkan kecurigaan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan pendapatan parkir di Kabupaten Purworejo. Publik menuntut penjelasan yang transparan dan investigasi menyeluruh untuk mengungkap praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kejelasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan parkir sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Red
Editor: Asep NS
