Penajournalis.com, Semarang – Terkait pemberitaan diberbagai media online, cetak dan elektronik perihal eksekusi lahan seluas 167.635 m persegi yang berawal diduga milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Semarang yang titik koordinat nya di Kp.Cebolok (Siwalan) Kel. Sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah, yang menjadi polemik serta mengakibatkan 209 KK terlantar hingga harus tinggal disekitar kuburan, atau makam Siwalan.
Menurut informasi dari berbagai sumber, lahan tersebut diduga sudah diperjual belikan, oleh seseorang yang mengaku sebagai ahli waris dari PT Tensindo, yang menurut kabar adalah sebuah perusahaan gula terbesar di masa jaya nya.
Hal Ikhwal bahwa tanah wakaf tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan, selain ungkapan dari Sugiyono S.E.,S.H.,M.H., juga disampaikan oleh salah satu advokat ternama LKBHJ M. Yusuf S.E., S.H., M.H., dan salah satu anggota Asosiasi Pondok Pesantren Se- Kab. Semarang.
M Yusuf S.E.,S.H., M.H., dengan jelas mengatakan, ” Tanah Wakaf tidak bisa diperjualbelikan sekalipun oleh ahli waris pewakaf “.
” Kompilasi hukum Islam itu kan terdiri dari 3 buku pertama tentang perkawinan kedua tentang kewarisan dan ketika tentang perwakafan namun ada undang-undang khusus lagi tentang wakaf itu undang-undang nomor 42 tahun 2000 tentang wakaf dan PP nomor 28 tahun 1977 “.
” Wakaf itu harus memenuhi 4 unsur :
- Jelas harus ada Wakif atau orang yang memberi wakaf.
- Nazhir atau penerima wakaf
- Adanya harta benda yang akan di wakafkan
4.Jangka waktu
” Wakaf itu hanya ada yang diberikan dengan jangka waktu misalnya 5 tahun untuk pertanian hasilnya di peruntukan untuk Yayasan “.
” Jadi wakaf itu sendiri harus dicatatkan dipetugas pembuat akta ikrar wakaf atau disebut PPAIW itu makanya siapa wakafnya sebagaimana sudah dicatat kan ke pejabat pembuat akta ikrar wakaf apa belum ?”.
” Pertanyaan yang perlu digali kalau memang sudah ada ikrarnya dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf siapa pun tidak bisa menjual apakah termasuk ahli warisnya tapi wakaf itu menyelesaikan permasalahannya adalah di pengadilan agama bilamana berselisih mengenai harta wakaf itu penyelesaiannya bisa didaftarkan di pengadilan agama setempat “.
” Jadi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh penerima wakaf yang ada wakafnya dijual oleh ahli warisnya adalah penyelesaiannya di pengadilan agama, jadi kalau memang wakafnya belum dikatakan namun sudah ada saksi-saksi yang cukup ya lalu penyelesaiannya memang bisa didaftarkan di pengadilan agama “,terangnya.
Sementara itu salah satu anggota Asosiasi Pondok Pesantren Se-Kab. Semarang yang identitasnya kami rahasiakan, ” Perihal keabsahan tanah wakaf itu harus melalui ikrar di KUA, karena dibawah naungan Kemenag, dan didaftarkan di BPN sebagai tanah wakaf “.
” Ada UU berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan “,tukasnya pula.
Sementara Kuasa Hukum dari warga masyarakat Cebolok Sugiyono S.E.,S.H., M.H., menyebutkan, ” Kami memiliki bukti Sertifikat Hak Milik No 474, dengan luas tanah 167.635 m persegi, dengan pemegang kepemilikan yang awalnya BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Semarang, yang berubah kepemilikan kepada Tjipto Siswojo, berdasarkan akta jual beli tertanggal 26/12/2001 melalui PPAT a n Dini Handayati S.H. “.
” Itulah asal usul kepemilikan tanah dan diduga dari Tjipto diwariskan kepada anaknya yang sekarang ini dari anaknya berpindah tangan lagi ke salah satu pengembang “.
” Dan itulah yang menjadi polemik saat ini hingga menyebabkan 209 KK warga Cebolok menjadi terlantar “.
” Jika ini dibiarkan, jangan-jangan kedepannya tanah wakaf Masjid ataupun Kuburan, bebas untuk diperjual belikan “, ungkap Sugiyono.
” Padahal sudah jelas dalam beberapa kali Konfrensi Pers yang kami lakukan, saya meminta dari pihak mereka untuk memperlihatkan bukti sah kepemilikan hingga terjadi nya jual beli tersebut “, pungkasnya.
Akan tetapi Fajar Purwoto S.H., selaku Kasat Pol PP Kota Semarang menyebutkan, ” Saya sudah melihat bukti dari BPN yang sama-sama rapat diruangan kami sebelum melakukan eksekusi dan itu Sah milik seseorang “.
Hingga berita ini diturunkan, team liputan akan mencoba meminta konfirmasi kepada Walikota, Gubernur, dan khususnya BPN yang menerbitkan Sertifikat.
(Team Liputan)
