Penajournalis.com – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Forum Ormas Islam Jawa Barat pada hari Selasa 16 Juni 2020 tepat pukul 14.00 WIB mendatangi Balaikota untuk bertemu Walikota Bandung Oded M. Danial. Kedatangan mereka untuk audiensi terkait isu dan kondisi terkini di Jawa Barat khususnya kota Bandung sesuai dengan surat yang sebelumnya telah disampaikan ke Balaikota.
Menurut Ncep Saepudin selaku ketua Formasi Jabar bahwa elemen yang tergabung dalam Formasi merasa terpanggil dan tergugah untuk bersuara kepada pemerintah berkaitan dengan kondisi saat ini. “Kita sendiri sama-sama mengetahui saat ini DPR sedang membahas RUU HIP yang mana ditentang oleh banyak kalangam terutama umat Islam karena itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. RUU tersebut juga sarat dengan muatan lahirnya Neo Komunisme/PKI di Indonesia.
Kami juga dari Formasi telah menyiapkan spanduk untuk dipasangkan di tempat-tempat strategis di Kota Bandung guna mengedukasi masyarakat akan bahaya laten Komunis/PKI. Selain itu kami juga menyoroti kebijakan dalam menangani Covid-19 seperti bansos yang banyak masalah, penutupan masjid, transparansi anggaran yang mencapai 405 triliun. Oleh karena itu kami datang kesini untuk menanyakan hal tersebut kepada pak Walikota agar lebih jelas dan komprehensif”. Ungkap Ncep Saepudin membuka jalannya audiensi.
Setelah itu beliau mempersilahkan rekannya yang lain untuk menyuarakan aspirasinya. Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan ketua Formasi, anggota yang lain juga menyampaikan perihal RUU HIP, Bahaya Komunisme, Covid 19 dan juga isu di wilayah masing-masing di kota Bandung.
Dalam tanggapannya Mang Oded selaku Walikota Bandung mengapresiasi langkah Formasi untuk mau bertemu dan audiensi. Selain itu Mang Oded juga menyampaikan beberapa pesan dan jawaban atas aspirasi yang telah disampaikan oleh Formasi.
“Dalam berbangsa dan bernegara, karena kita menganut sistem demokrasi maka perjuangan yang paling tepat saat ini adalah melalui jalur konstitusional. Kalau ingin merubah sebuah kebijakan maka melalui DPR-MPR. Berkaitan dengan RUU HIP Mang Oded selaku walikota kurang tepat menyampaikannya karena RUU tersebut diajukan oleh DPR RI. Namun bisa juga secara pribadi disampaikan karena Mang Oded memiliki saluran politik tersendiri. Selaku anak bangsa, menurut saya Pancasila sudah final. Tidak perlu dirubah dan digodok lagi”.
Dalam pernyataannya menanggapi aspirasi dari teman-teman Formasi. Oded juga berpesan di akhir pertemuan bahwa dalam berjuang atau berjihad harus menggunakan cara yang benar sesuai dengan jalan Allah SWT. Karena perjuangan selain karena Allah maka hasilnya tidak akan benar pula.
Sebagai Walikota yang sekaligus di Amanahi Menjadi Bapak bagi Warga Kota Bandung mempunyai Kebijakan tersendiri sesuai dengan Birokrasi yang berlaku dalam menyikapi Aspirasi yang masuk. Usulan, Kritik dan Saran dari Warga Masyarakat tidak lantas menjadi sebuah Produk Kebijakan Walikota.
Mekanisme nya harus juga mendapatkan persetujuan dari Instansi terkait.
Semua Aspirasi adalah Hak Warga Negara silahkan salurkan dengan cara yang baik dan elegan , Begitu lanjut Mang Oded menutup diskusi Audensi Hari Selasa, 16 Juni 2020 .
(Laela Hayati/Siti Halimah)
