Penajournalis.com Jakarta – Knesset Israel telah memicu kontroversi besar setelah menyetujui undang-undang yang mengembalikan hukuman mati dengan cara digantung bagi warga Palestina yang terbukti bersalah membunuh warga Israel. Undang-undang yang disahkan pada tanggal 31 Maret 2026 dengan hasil suara 62 suara menyetujui dan 48 suara menentang telah menarik kritikan tajam dari para pembela hak asasi manusia di seluruh dunia, yang memperingatkan bahwa ribuan tahanan Palestina bisa menghadapi eksekusi sesuai ketentuan peraturan tersebut.
Rancangan undang-undang ini didukung oleh anggota pemerintah koalisi sayap kanan ekstrem, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, serta mendapatkan dukungan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pengesahannya menandai perubahan drastis dari kebijakan Israel yang selama ini menghindari hukuman mati, yang hanya pernah digunakan satu kali dalam sejarah negara tersebut – yaitu eksekusi pelaku kejahatan perang Nazi Adolf Eichmann pada tahun 1962.
Para kritikus berpendapat bahwa undang-undang ini bersifat diskriminatif, karena secara eksplisit berlaku bagi warga Palestina yang terbukti bersalah melakukan serangan terhadap warga Israel. Organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, telah mengutuk undang-undang ini sebagai pelanggaran terhadap standar internasional, dengan memperingatkan bahwa undang-undang ini berisiko diterapkan secara sewenang-wenang dan merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Lebih dari 2.000 keberatan diajukan terhadap rancangan undang-undang sebelum disahkan, namun semuanya ditolak. Saat ini, undang-undang tersebut diperkirakan akan menghadapi tantangan di Mahkamah Agung Israel, yang secara historis selalu berhati-hati terkait hukuman mati.
Kerangka Hukum Internasional
Undang-undang baru ini sangat bertentangan dengan norma hak asasi manusia internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menegaskan hak atas hidup dan martabat, sedangkan Piagam Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) membatasi hukuman mati hanya untuk “kejahatan paling serius” dan mendorong negara-negara untuk bergerak menuju penghapusan hukuman mati. Israel merupakan pihak dalam ICCPR, yang berarti negara tersebut terikat secara hukum oleh ketentuannya.
Selain itu, Majelis Umum PBB telah berulang kali mengeluarkan resolusi sejak tahun 2007 yang menyerukan moratorium terhadap eksekusi, dengan menekankan bahwa hukuman mati merusak martabat manusia dan berisiko menyebabkan kesalahan keadilan yang tidak dapat diperbaiki. Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) juga melarang hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, dan cara hukuman digantung telah lama dikritik secara internasional sebagai metode eksekusi yang kejam.
Secara global, trennya jelas: lebih dari dua pertiga negara telah menghapuskan hukuman mati secara hukum atau dalam praktiknya. Keputusan Israel untuk mengembalikannya membuat negara ini bertentangan dengan gerakan ini dan berisiko semakin terisolasi secara diplomatik.
Kritik Tegas Wilson Lalengke
Wilson Lalengke, seorang pembela hak asasi manusia internasional dan Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), mengeluarkan pernyataan kuat yang mengutuk keputusan Knesset. Ia menekankan bahwa Israel harus menghormati dan mematuhi instrumen hak asasi manusia internasional.
“Knesset Israel telah mengambil langkah mundur yang berbahaya dan memalukan. Dengan menyetujui undang-undang hukuman mati ini, mereka telah melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, dan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar hukum internasional. Undang-undang ini bersifat diskriminatif, hanya menargetkan warga Palestina, dan berisiko menjadi alat penindasan bukan alat keadilan,” tegas Lalengke.
Ia mendesak Mahkamah Agung Israel untuk bertindak tegas. “Saya menyerukan kepada Mahkamah Agung Israel untuk segera menghapuskan undang-undang ini. Peradilan harus berdiri sebagai penjaga hak asasi manusia dan mencegah pemerintah menginjak-injak hak atas hidup. Jika Israel ingin dihormati sebagai negara demokrasi, ia harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan martabat manusia, bukan merusaknya.”
Risiko Eskalasi
Para pengamat memperingatkan bahwa undang-undang ini bisa memperparah ketegangan antara warga Israel dan Palestina, yang sudah tegang akibat konflik selama beberapa dekade. Kemungkinan terjadinya eksekusi bisa memicu kerusuhan di wilayah Palestina dan memancing reaksi negatif internasional, yang semakin mengisolasi Israel secara diplomatik.
Para pembela hak asasi manusia menekankan bahwa hukuman mati tidak menghalangi kekerasan namun sebaliknya memperpanjang siklus ketidakadilan. Lalengke menguatkan kekhawatiran ini dengan mengatakan, “Membunuh tahanan tidak akan membawa perdamaian. Hal itu akan memperdalam kebencian, memicu konflik, dan menghancurkan kepercayaan yang tersisa terhadap lembaga-lembaga Israel. Keadilan harus bersifat menyembuhkan, bukan membalas. Jalan menuju perdamaian terletak pada dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia – bukan pada tiang gantungan.”
Kantor Hak Asasi Manusia PBB diperkirakan akan mengkaji seksama undang-undang ini, dan organisasi non-pemerintah internasional telah menggerakkan kampanye yang mendesak Israel untuk mengubah keputusannya. Pejabat Uni Eropa telah menyampaikan kekhawatiran, menyatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan nilai-nilai UE dan standar hak asasi manusia internasional.
Lalengke menyerukan kepada komunitas global untuk bertindak tegas. “Dunia tidak bisa tetap diam. Pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional harus memberi tekanan kepada Israel untuk membatalkan undang-undang ini. Kesunyian di hadapan ketidakadilan adalah bentuk kesepakatan. Kita harus membela hak atas hidup bagi semua orang, tanpa memandang kewarganegaraan atau konflik politik.”
Menjunjung Tinggi Prinsip Keadilan
Kontroversi ini menyoroti pentingnya prinsip-prinsip universal: hak atas hidup yang termaktub dalam UDHR dan ICCPR tidak bisa dinegosiasikan. Selain itu, kesetaraan di hadapan hukum mengharuskan undang-undang berlaku sama bagi semua orang tanpa diskriminasi, dan martabat manusia mengharuskan hukuman menghormati nilai intrinsik setiap orang.
Selain itu, hukuman digantung secara luas dikutuk sebagai tindakan yang kejam, dan kemerdekaan peradilan mengharuskan pengadilan untuk menjaga hak-hak dari campur tangan politik yang berlebihan. Dengan mengembalikan hukuman mati, Israel berisiko merusak prinsip-prinsip ini dan mengikis kredibilitas demokrasi negara tersebut.
Pengesahan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina oleh Knesset merupakan titik balik dalam lanskap hukum dan politik Israel. Sementara para pendukung mengklaim bahwa undang-undang ini memperkuat efek pencegah, para kritikus berpendapat bahwa undang-undang ini melanggar hukum internasional, mendiskriminasi warga Palestina, dan mengancam untuk menstabilkan wilayah tersebut.
Suara Wilson Lalengke menambah bobot moral bagi kritik global. Panggilannya kepada Mahkamah Agung Israel untuk menghapuskan undang-undang ini mencerminkan tuntutan yang lebih luas: bahwa Israel harus menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, dan konsensus global terhadap penghapusan hukuman mati.
Masa depan undang-undang ini sekarang berada di tangan peradilan Israel dan tekanan dari pendapat internasional. Apakah Israel memilih untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia atau mengejar langkah-langkah represif akan membentuk tidak hanya sistem peradilan dalam negeri negara tersebut namun juga kedudukannya di komunitas global.
(APL/Ed)
Sumber: PPWI
Editor: Asep NS
